Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Bakal Petakan Permasalahan Tambang Ilegal

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menanggapi saat disinggung terkait persoalan tambang ilegal di Bumi Etam.

Menurutnya, ia perlu memetakan permasalahan ilegal minning di Bumi Etam, sebab saat ini dia baru saja bertugas sekitar sepekan.

"Saya mau memetakan dulu potensinya, karena kan baru seminggu ya, tanya dulu ke teman-teman soal permasalahannya ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim," tegasnya, Rabu (18/10/2023).

Inti permasalahan jika telah diketahui, tentu dapat dicarikan solusi. Masyarakat Kaltim juga tentu memiliki hak untuk hidup dan dicarikan solusi terbaik.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik ke kawasan IKN Nusantara PPU Lihat Progres Pembangunan Jembatan Pulau Balang

Baca juga: Agenda Pj Gubernur Akmal Malik di Festival Dahau, akan Pakai Transportasi Jalur Darat ke Kutai Barat

"Masyarakat juga hidup dari pertambangan, se-Kaltim itu potensinya pertambangan. Harus dicarikan solusi tepat agar jangan mengganggu penghasilan masyarakat," ungkapnya.

Aturan secara bijaksana terkait kewenangan soal tambang sudah ada di pemerintah pusat, nantimya dia aka menyampaikan permasalahan ini ke pusat.

"Ya pastinya, kita kan wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau memang ada kewenangan yang di pusat, akan kita sampaikan ke pusat.

Kalau kewenangannya di kita, akan kami komunikasikan. Begitu juga di kabupaten atau kota," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik sebagai pemimpin baru di Kaltim diharapkan mampu mengatasi persoalan tambang ilegal di Kaltim.

Pengamat Hukum sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, Akmal Malik harus menjadi jangkar komunikasi sekaligus merepresentasikan rakyat Kaltim.

"Dia (Akmal Malik) mewakili kepentingan pemerintah pusat, maka dia harus lebih terbuka dengan masuk ke pemangku kepentingan di Kaltim," tegasnya.

Castro sapaan akrabnya, menilai Akmal Malik harus intens berkomunikasi, terutama dengan wakil-wakil Kaltim di DPR RI atau pejabat pemerintah daerah.

Tentu menyangkut dengan kepentingan Kaltim yang harus diperjuangkan yang masih belum tercapai.

"Sebab selama ini, Kaltim tidak punya posisi tawar yang kuat, sehingga kebijakan-kebijakan pusat seolah minim melibatkan pemangku kepentingan Kaltim," tukasnya.

Pengingat bagi Akmal Malik juga diberikan, yang mana agar fokus dengan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup.