Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Bakal Petakan Permasalahan Tambang Ilegal

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menanggapi saat disinggung terkait persoalan tambang ilegal di Bumi Etam.

Menurutnya, ia perlu memetakan permasalahan ilegal minning di Bumi Etam, sebab saat ini dia baru saja bertugas sekitar sepekan.

"Saya mau memetakan dulu potensinya, karena kan baru seminggu ya, tanya dulu ke teman-teman soal permasalahannya ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim," tegasnya, Rabu (18/10/2023).

Inti permasalahan jika telah diketahui, tentu dapat dicarikan solusi. Masyarakat Kaltim juga tentu memiliki hak untuk hidup dan dicarikan solusi terbaik.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik ke kawasan IKN Nusantara PPU Lihat Progres Pembangunan Jembatan Pulau Balang

Baca juga: Agenda Pj Gubernur Akmal Malik di Festival Dahau, akan Pakai Transportasi Jalur Darat ke Kutai Barat

"Masyarakat juga hidup dari pertambangan, se-Kaltim itu potensinya pertambangan. Harus dicarikan solusi tepat agar jangan mengganggu penghasilan masyarakat," ungkapnya.

Aturan secara bijaksana terkait kewenangan soal tambang sudah ada di pemerintah pusat, nantimya dia aka menyampaikan permasalahan ini ke pusat.

"Ya pastinya, kita kan wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau memang ada kewenangan yang di pusat, akan kita sampaikan ke pusat.

Kalau kewenangannya di kita, akan kami komunikasikan. Begitu juga di kabupaten atau kota," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik sebagai pemimpin baru di Kaltim diharapkan mampu mengatasi persoalan tambang ilegal di Kaltim.

Pengamat Hukum sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, Akmal Malik harus menjadi jangkar komunikasi sekaligus merepresentasikan rakyat Kaltim.

"Dia (Akmal Malik) mewakili kepentingan pemerintah pusat, maka dia harus lebih terbuka dengan masuk ke pemangku kepentingan di Kaltim," tegasnya.

Castro sapaan akrabnya, menilai Akmal Malik harus intens berkomunikasi, terutama dengan wakil-wakil Kaltim di DPR RI atau pejabat pemerintah daerah.

Tentu menyangkut dengan kepentingan Kaltim yang harus diperjuangkan yang masih belum tercapai.

"Sebab selama ini, Kaltim tidak punya posisi tawar yang kuat, sehingga kebijakan-kebijakan pusat seolah minim melibatkan pemangku kepentingan Kaltim," tukasnya.

Pengingat bagi Akmal Malik juga diberikan, yang mana agar fokus dengan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup.

Selama ini, dalam tanda kutip yang cenderung diabaikan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum, diantaranya mulai dari tambang ilegal.

Lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi dan mengakibatkan hilangnya 44 nyawa manusia.

Hingga soal 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang belum diselesaikan.

"PR ini adalah PR lama yang ditinggalkan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Enggak ada hubungannya (alasan soal tambang ditarik ke pusat).

Pusat atau daerah tetap berkewajiban. Isran Noor kemarin juga wajib, tapi ogah-ogahan," menurut Castro.

Turut menambahkan, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim, Mareta Sari tak ingin berekspektasi lebih terhadap Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Apabila penanganan tambang ilegal, yang mana catatan Jatam, seorang Pj kepala daerah juga tak punya kewenangan penuh.

"Pj ini pejabat sementara. Saya kira agak berat (menyelesaikan kasus tambang ilegal).

Tapi rekomendasi dan masukan dari masyarakat harusnya bisa beliau manfaatkan untuk diteruskan ke kementerian terkait," terangnya.

Eta sapaan karibnya, juga menyampaikan, setidaknya Akmal Malik bisa melihat persoalan di Kaltim, khususnya masalah lingkungan hidup ke pemerintah pusat.

Walaupun soal pertambangan kini kewenangannya berada di pemerintah pusat.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Bertemu Kajati Kaltim Bahas Pembangunan Strategis Hingga Pemilu 2024

Dia menegaskan jangan sampai warga di daerah yang justru dikorbankan.

Pemerintah sudah seharusnya tak mudah menyerah untuk urusan ini.

Terlebih, Indonesia dikenal sebagai negara yang demokratis sehingga suatu permasalahan bisa disampaikan langsung pimpinan daerah.

"Kami enggak ekspektasi tinggi ke Pj Gubernur ini. Tapi harapannya, soal kerusakan alam di Kaltim karena aktivitas tambang itu bisa disampaikan ke pusat.

Apalagi beliau dari pusat, bisa ada kedekatan dengan presiden jadi penyampaiannya jauh lebih mudah," pungkas Eta. (*)