Diskusi Publik Pemilu 2024, KPU, Bawaslu dan Diskominfo Kaltim Samakan Persepsi Soal Algaka

Sejauh ini peran wewenang Satpol-PP cukup baik dalam melakukan penertiban umum, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Andi Harun akan Berantas Algaka di Atas Parit dan Bahu Jalan-jalan Samarinda

"Ke depan ketika masa kampanye calon anggota legislatif, serta calon presiden dan wakilnya yang dapat melakukan permohonan pemasangan alat peraga kampanye hanya parpol," ujarnya.

Kepala Diskominfo Kaltim, M. Faisal sendiri perihal baliho tentu perlu dicari apakah baliho para caleg sudah berizin.

Atau sudah ditempat yang tepat, serta apakah baliho itu juga tidak mengganggu estetika pemandangan kota.

Apabila dari ketiga unsur tersebut sudah tidak sesuai maka peran pemerintah dalam hal ini Satpol-PP perlu melakukan penindakan.

"Lalu adanya media sosial yang menampilkan gambar atau logo caleg tersebut, Diskominfo hanya bisa mampu memberikan wewenang teguran kepada media resmi saja," terangnya

Faisal menegaskan, peran media sosial harus bisa ditingkatkan, melalui pemilik media online dan cetak tentu harus paham agar tidak sembarangan ditengah masa pesta demokrasi 2024.

"Secara umum memang agak sulit menjaga dan mentreking pada akun pribadi, tetapi ketika dia sudah masuk ke media online yang berizin dan menyalah gunakannya bisa saja media tersebut disanksi oleh Diskominfo," pungkasnya. (*)