Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Kaltim, Sampaikan 10 Tuntutan dan Singgung Gibran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin 23 Oktober 2023 digeruduk ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai universitas.

Mereka tergabung dalam enam universitas, yakni:

- Unmul.

- UMKT;

- UINSI;

- STIMIK WICIDA;

- UWGM;

- dan Unikarta.

Mereka hadir ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur membawa 10 tuntutan.

Tak hanya itu, mereka turut menyoal pelolosan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi bakal Cawapres mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Pandangan PSI Kaltim soal Isu DPP akan Dukung Bacapres Prabowo-Gibran Rakabuming Raka 

Ratusan demonstran dari Aliansi Mahakam Kaltim Berkumpul di depan Kantor Gubernur Kaltim pada pukul 14.00 Wita.

Pengeras suara, berbagai atribut massa aksi juga dibawa pada aksi.

Bergantian, perwakilan masing-masing mahasiswa dari universitas memberikan orasi dan menyampaikan tuntutan yang merupakan evaluasi 9 tahun masa kepemimpinan Presiden RI Jokowi.

Adapun 10 tuntutan mereka yakni:

1. Usut tuntas pelaku-pelaku pelanggaran HAM di Indonesia.

2. Menentang putusan Mahkamah Konstitusi dan tolak politik dinasti.

3. Kembalikan UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK

4. Cabut UU Ciptakerja

5. Wujudkan Reforma Agraria Sejati Sesuai dengan UUPA No 5 Tahun 1960

6. Menolak Pengesahan revisi UU ITE Pasal 27,28 dan 45

7. Turunkan kembali harga BBM

8. Menolak dwifungsi ABRI

9. Segera sahkan RUU Masyarakat Adat

10. Usut tuntas seluruh para pelaku tambang ilegal di Kaltim

Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi Ahmad Syaifuddin menegaskan, seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaltim dan hadir menggugat serta mengevaluasi dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Kita angkat semua rapor-rapor merah selama 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden," tegasnya.

Baca juga: Partai Gerindra Kaltim Segera Bentuk Tim Pemenangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka

Terpilihnya Gibran sebagai pasangan Cawapres Prabowo Subianto juga disinggungnya.

Hal ini dianggap mencederai keputusan Mahkama Konstitusi (MK) yang sebelumnya sudah di tetapkan dalam Undang-undang no 7 tahun 2017 soal usia Capres dan Cawapres.

Pada Undang-undang sebelumnya sudah ditetapkan bahwa batas usianya 40 tahun, ternyata pada 16 Oktober 2023 lalu, keluar putusan MK nomor 90 tahun 2023.

"Bahwa Cawapres boleh dibawah 40 tahun asal pernah mengikuti kepemiluan" jelasnya.

Baca juga: Irwan Fecho Yakin Paslon Prabowo-Gibran Ciptakan Resep Kemenangan Koalisi Pilpres 2024

Adanya putusan MK ini, lanjut Syaifuddin, seluruh mahasiswa menilai kini Presiden Jokowi benar-benar sedang membangun Dinasti Politiknya.

"Dulu orde baru itu teman-teman masuk lewat pembangunan. Hari ini Jokowi masuk lewat peraturan," kritiknya.

"Tentunya kami tidak akan senyap sampai disini. Kami akan datang kesini lagi dengan massa yang lebih besar," sambungnya.

Turut menambahkan, Humas Aksi Maulana, menyampaikan bahwa aksi kali ini tidak ada audensi dengan kepala daerah.

Pihaknya datang menyampaikan tuntutan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Kami tidak ingin bertemu dengan Pj Gubernur Kaltim. Kami membatasi segala audiensi dengan para pemangku kepentingan," singkatnya.

(*)