Prabowo-Gibran Komitmen Tak Akan Pakai Fasilitas Negara untuk Menangkan Pilpres 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bekomitmen tak akan pakai fasilitas negara untuk menangkan Pilpres 2024.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.

Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengeklaim, sarana dan prasarana milik pemerintah tidak akan digunakan dalam Pilpres 2024.

Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tidak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.

Hal ini mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai walikota Solo.

"Saya kira kita semua dewasa, ya kan. Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah ya," ujar Prabowo saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Hasil Survei Litbang Kompas Soal Politik Dinasti, Terlihat Sejak Gibran Maju Jadi Walikota Solo

Baca juga: Daftar Menteri dari PDIP yang Diisukan Bakal Mundur Buntut Gibran Maju Cawapres, Cek Profilnya

Baca juga: Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaesang Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Kolusi dan Nepotisme

Prabowo menjelaskan, dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tidak bertindak sebagai Menteri Pertahanan.

Dia menyebutkan, pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak.

"Saya sendiri selama ini kalau sudah bukan kepentingan dinas, saya ke mana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya," imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Pengumuman Gibran sebagai bacawapres itu dilaksanakan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku, akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo.

"Ya saya akan mengikuti mekanisme yang ada, ya. Tenang aja," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (23/10/2023).

Suami Selvi Ananda itu melanjutkan, sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawapres Prabowo.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin. (Sudah berkomunikasi) Mbak Puan dan Pak Arsjad, ya," kata dia.

Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tidak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo.

"Aku tak neng Putri Cempo ya (saya mau ke Putri Cempo ya). Ora-orane aku neng Bandara tenang wae (saya tidak akan ke Bandara tenang saja). Aku neng Solo (saya di Solo)," ungkap Gibran.

Diketahui, Prabowo-Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima.

Sementara itu, terdapat dua pasangan calon lainnya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Anies-Cak Imin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Sedangkan Ganjar-Mahfud didukung oleh PDI-P, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Prabowo-Gibran, Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud, Siapa Capres 2024 Terkuat?

Hasil Survei Litbang Kompas Soal Politik Dinasti

Isu soal politik dinasti mencuat di Pilpres 2024.

Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran capres cawapres.

Yakni, bisa maju capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

Diketahui, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden menyebut majunya Wali Kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ke Pilpres tahun 2024 merupakan bentuk politik dinasti.

Dikutip dari survei tersebut, Senin (23/10/2023), sebanyak 60,7 persen menyatakan "ya" ketika ditanya terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti.

Sementara itu, 24,7 persen lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6 persen responden menyatakan tidak tahu.

"Bagaimanapun, wacana soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik.

Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat," kata peniliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Senin.

Kendati begitu, sebagian besar responden juga menilai larangan terkait politik dinasti sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain.

Sebanyak 47,2 persen menyatakan demikian, sedangkan 41,9 persen menyatakan sebaliknya.

Sementara 10,9 persen lainnya menyatakan tidak tahu.

Menurut Yohan, praktik politik dinasti sudah terlihat ketika Gibran dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution berlaga di pemilihan kepala daerah Kota Solo dan Kota Medan pada tahun 2020.

Namun, isu itu belum begitu muncul karena keduanya dipilih melalui kompetisi langsung.

Meski, pesaing Gibran kala itu berasal dari calon perseorangan yang disebut-sebut sebagai pasangan calon "boneka", disiapkan khusus melawan Gibran.

Fenomena politik dinasti cenderung menguat usai keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin (16/10/2023).

Dengan begitu, Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

"Hal ini juga diperkuat dengan reaksi negatif dari sejumlah kalangan, termasuk dari mereka yang sebelumnya menjadi pendukung Jokowi," jelas Yohan.

Baca juga: Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Kaltim, Sampaikan 10 Tuntutan dan Singgung Gibran

Sebagai informasi, survei ini dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon ada 16-18 Oktober 2023.

Sebanyak 512 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 4,35 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi.

Pengumpulan pendapat sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

(Kompas.com/TribunKaltim.co)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS