5 Fakta Logo Pemprov Kaltim Dipakai Akun Bakal Capres 2024, Bawaslu Sebut Meresahkan Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar logo Pemprov Kaltim digunakan oleh akun Bakal Capres 2024 membuat heboh.

Belakangan, sejumlah fakta seputar penyalahgunaan logo Pemprov Kaltim tersebut terkuak.

Diskominfo Kaltim sendiri sudah mengambil sejumlah langkah terkait masalah tersebut.

Berikut sejumlah fakta seputar logo Pemprov Kaltim digunakan oleh akun Bakal Capres 2024 yang sudah dirangkum TribunKaltim.co:

Baca juga: Heboh Logo Pemprov Kaltim Dipakai Akun Bakal Capres, Kadiskominfo Lapor Bawaslu

1. Tanggapan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur atau Bawaslu Kaltim telah mendapat laporan terkait penyalahgunaan logo Pemerintah Provinsi di aplikasi 'X' oleh akun oknum.

Oknum tersebut membuat akun bernama @KaltimForGanjar berlogo Pemprov Kaltim dan memposting terkait berita salah satu bakal capres yang ikut dalam Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Kaltim selaku Koordinator Divisi Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung menegaskan telah mendapat laporan terkait hal ini.

Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Diskominfo Kaltim, serta menegaskan bahwa akun tersebut bukan milik Kominfo atau Pemprov Kaltim.

2. Koordinasi dengan Bawaslu RI untuk take down

Jadi ada pihak yang menyalahgunakan logo Pemerintah Provinsi Kaltim, Bawaslu juga berupaya berkomunikasi dengan pusat (Bawaslu RI) untuk men-take down.

"Karena sudah menjadi keresahan masyarakat," tegasnya, Selasa (24/10/2023).

Galeh mengungkapkan, hal tersebut masih membutuhkan kajian, meski penyalahgunaan ini juga terkait masih dengan Pemilu 2024.

Bawaslu tentu mencoba menghindari potensi penyalahgunaan, tetapi memang terkait kerawanan jelang tahun politik.

Kalau komunikasi ke pihak aplikasi 'X' kan tidak bisa, jadi ke Bawaslu RI dan Kadiskominfo, tidak bisa punya akses untuk langsung men-take down juga.

Baca juga: Bawaslu Kaltim Persilahkan Parpol Beri Pendidikan Politik Internal Sebelum Masuk Masa Kampanye

"Memang bagian dari informasi yang tidak benar," ujarnya.