Pengamat Bocorkan 3 Permintaan Jokowi Tak Dikabulkan Megawati, Berujung Keretakan di Pilpres 2024

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, PDIP kemungkinan tidak bakal memperlihatkan sikap perlawanan terbuka terhadap Gibran dengan memecatnya dari keanggotaan partai.

Sebab, menurut dia, PDIP menyadari betul Gibran masih mengantongi dukungan dari kader, simpatisan, serta relawan di luar partai.

Jika PDIP bertindak keras terhadap Gibran, diperkirakan mereka justru dirugikan karena kehilangan dukungan politik dari kader serta simpatisan.

"Pemecatan yang disertai perlawanan yang keras akan memperjelas pembelahan pemilih antara pemilih Jokowi dan pemilih PDIP dan pemilih Ganjar Pranowo, yang boleh jadi justru akan sangat merugikan PDIP tentunya.

Baca juga: Progres Terbaru Pembangunan IKN Nusantara, Lebih Cepat dari Jadwal, 10 Investor Baru Siap Tancap Gas

Karena pemilih Jokowi jauh lebih luas dan inklusif," kata Jannus saat dihubungi pada Selasa (24/10/2023).

"Karena faktor-faktor tersebut, saya menduga, pemecatan akan terjadi secara halus atau bahkan berpeluang terjadi kalau Ganjar Pranowo kelak keluar sebagai pemenang pemilihan presiden 2024," sambung Jannus.

Jannus memprediksi, PDIP kemungkinan akan bermain 2 kaki sehingga tidak memecat Gibran.

Sebab jika mereka keburu memecat Gibran, kemudian dia dan Prabowo memenangkan Pemilu 2024, maka PDIP bisa kehilangan kesempatan kembali masuk ke lingkaran eksekustif atau penguasa.

"Jadi dengan tetap mempertahankan status Gibran sebagai kader, jika Gibran berhasil masuk Istana, statusnya adalah sebagai kader PDIP," ujar Jannus.

Jannus memperkirakan, jika PDIP langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sudjatmiko justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Di sisi lain, jika PDIP memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDIP di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDIP di kabinet pemerintahan Jokowi.

"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati," ucap Jannus.

Persoalan lainnya, kata Jannus, jika PDIP memecat Gibran saat ini maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Jika hal itu terjadi, posisi PDIP secara politik dianggap semakin rentan terpojok.

"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDIP dan kader-kader PDIP sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," papar Jannus.