Alasan Konsep Food Estate tak Bisa Digunakan di Bulungan Kaltara, Soroti soal IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Konsep food estate di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tidak bisa dipakai lagi. Ada alasan yang mendasar.

Karena itulah, food estate di Kabupaten Bulungan diubah sebagai kawasan ketahanan pangan. 

Demikian dibeberkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bulungan, Iwan Sugianta pada Kamis (26/10/2023). 

Informasinya, Kabupaten Bulungan belum bisa memenuhi kebutuhan pangan di kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi. Apalagi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Rencana pengembangan food estate atau kawasan pangan terpadu di Delta Kayan, Kabupaten Bulungan, tidak masuk dalam prioritas program strategis nasional (PSN).

Baca juga: OIKN Gandeng Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar Siapkan Pangan di IKN Nusantara

Kata Iwan Sugianta, dikarenakan ada perubahan nomenklatur, menjadi kawasan ketahanan pangan.

Secara regulasi, food estate sudah tidak bisa digunakan di Kabupaten Bulungan. Karena food estate tidak masuk program strategis nasional.

"Sekarang ini hanya ada lima daerah di Indonesia yang menjalankan program food estate," kata Iwan Sugianta.

Meski pun tidak masuk PSN dan nomenklaturnya telah berubah, Iwan mengatakan, Pemda Bulungan tetap melanjutkan program pengembangan kawasan ketahanan pangan.

Walaupun diakuinya, saat ini produktivitasnya masih rendah.

Baca juga: Program Food Estate Disebut PDIP sebagai Bagian Kejahatan Lingkungan, Begini Respons Presiden Jokowi

"Kenapa nomenklaturnya berubah, karena perkembangannya lamban. Produktivitas juga rendah," ungkapnya.

Saat ini, kata dia, rata-rata produksi pertanian di Bulungan masih 4 ton per hektare (ha). Artinya, masih jauh dari apa yang diharapkan.

Tentunya dengan capaian tersebut, Kabupaten Bulungan belum bisa memenuhi kebutuhan pangan di kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi. Apalagi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

"Sekarang ini ada banyak komoditi pertanian yang bisa dikembangkan. Tetapi, kalau mindset tidak diubah, maka upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan sulit," tandasnya.

Dari itu pula, pengembangan kawasan pangan di Kabupaten Bulungan tidak masuk program nasional.

Baca juga: Pengembangan Kawasan Food Estate di Tiga Kabupaten Terus Dimaksimalkan

Hal ini berdampak dari sisi penganggaran untuk pengembangan kawasan ketahanan pangan.

"Karena bukan PSN, dana dari pusat (APBN) tidak banyak masuk," kata Iwan.

Meskipun berat, Iwan menegaskan, program pengembangan kawasan pangan tetap dilakukan. Dengam sumber penganggaran sepenuhnya dari APBD.

Belum Berjalan Maksimal

Sebelumnya, Bupati Bulungan Syarwani mengakui, jika program food estate sejauh ini belum berjalan maksimal.

Hal itu tidak lepas dari minimnya infrastruktur pertanian di kawasan tersebut.

Meski demikian, Bupati mengatakan, Pemkab Bulungan akan terus berupaya untuk melakukan penataan.

Diharapkan, ke depan program food estate dapat berjalan maksimal, untuk menjadi kawasan pemenuhan ketahanan pangan.

Menurutnya, kebutuhan pangan di Bulungan akan semakin meningkat seiring hadirnya proyek strategis nasional (PSN) di daerah.

“Nah, ini tantangan juga bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan,” tegas dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Rencana Pengembangan Food Estate di Bulungan Tidak Masuk Prioritas Nasional