Dicap Pengkhianat usai Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Akui Tak Permasalahkan Tudingan pada Dirinya

TRIBUNKALTIM.CO - Respons santai Gibran soal tudingan dirinya pengkhianat usai jadi cawapres Prabowo, akui tak mau ambil pusing.

Bakal calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dicap sebagai pengkhianat usai maju sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terkait cap pengkhianat yang disematkan pada dirinya, Gibran Rakabuming Raka merespons dengan santai.

Bahkan, bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mengaku tidak ambil pusing dengan sebutan pengkhianat usai jadi cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Apakah Putusan MK yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres Bisa Dibatalkan? Begini Kata Ketua MKMK

Baca juga: Gibran Sudah Tidak Dianggap PDIP, Ahmad Basarah: Dia Harusnya Tahu Aturan Main Partai

Baca juga: Gibran Pasrah Dianggap Pengkhianat karena Jadi Cawapres Prabowo, Enggak Apa-apa

Gibran Rakabuming Raka juga mengatakan bahwa masalahnya dengan PDI Perjuangan telah selesai.

Hal itu disampaikan Gibran Rakabuming Raka usai menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) bersama Prabowo Subianto, Kamis (26/10/2023).

Mereka berdua diperiksa selama sembilan jam di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

"Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa (dianggap pengkhianat-red)," kata Gibran dalam konferensi pers dikutip Tribunnews.com.

Pada kesempatan itu, Gibran menanggapi status kartu tanda anggota (KTA) PDIP usai jadi cawapres.

Dia menegaskan masalah itu sudah selesai alias clear.

Sayangnya, Gibran tidak menjelaskan secara perinci maksud clear itu.

Yang pasti, dia menegaskan masalah sudah selesai seusai bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani beberapa waktu lalu.

"Itu udah clear loh. Udah clear. Kan udah saya jawab dari minggu lalu. dari minggu lalu. Sudah dari minggu lalu pertemuannya," pungkasnya.

Ini menanggapi pernyataan sejumlah petinggi PDIP yang menyebutnya pengkhianat dan sudah keluar dari partai berlambang banteng itu.

Baca juga: PAN Kaltim Dukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres, Sigit Wibowo Lihat Anak Jokowi Gaet Milienal

Bukan Lagi Kader PDIP

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menegaskan, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partainya.

Menurut Komarudin, Gibran sudah tak lagi menjadi kader PDIP setelah mendaftarkan diri ke KPU menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Sebab, dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali meminta kadernya agar tidak boleh bermain dua kaki.

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Komarudin menjelaskan dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih merupakan hal yang biasa.

"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," ujarnya.

Namun, dia menyebut masih banyak kader PDIP yang berpotensial meski putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keluar.

"Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar-mahfud," ucap Komarudin.

Komarudin menuturkan pernyataan tegak lurus, hitam putih sudah berulang kali disampaikan.

"Pada akhirnya, melalui kejadian ini publik akan tahu, mengenal, menilai dan memutuskan tentang sosok, akhlak, karakter, dan perilaku calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan," tuturnya.

Baca juga: Alasan Kemenkeu Sebut Program KIS Lansia-Dana Abadi Pesantren dari Gibran Sebenarnya Tak Diperlukan

Suhu Politik Kian Panas

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, Suwardi menilai, manuver Gibran Rakabuming Raka maju menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto membuat suhu politik Kota Solo memanas.

Penyebabnya ialah Gibran yang merupakan 'kader banteng' dan menang hampir 90 persen di Pilkada Solo justru maju Pilpres tanpa PDIP.

"Saya kira masih dalam batas-batas tertentu, kalau toh memanas ya tentu saja. Karena memang Solo ini mayoritas parlemen itu dikuasai oleh PDIP," ungkap Suwardi dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (26/10/2023).

Panasnya suhu politik di Kota Solo, kata Suwardi, setidaknya dirasakan di level petinggi partai.

"Dengan Mas Gibran kemudian menjadi wakilnya Pak Prabowo dan berada di luar kandang banteng, tentu saja akan menimbulkan kegundahan, setidaknya pada posisi elite partai di Kota Solo," ujarnya.

Sementara itu pada level masyarakat di Kota Solo, Suwardi menilai saat ini masih terbelah.

"Ya itu dikarenakan memang yang tersebar di media adalah nilai-nilai negatif Gibran yang menjadi wakilnya Prabowo, namun saya kira itu tidak akan butuh waktu lama untuk menetralisir," ungkapnya.

Bakal calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Kamis (26/10/2023). (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow)

Suwardi menduga, bila dalam waktu dekat diadakan survei, respons masyarakat terhadap majunya Gibran di Pilpres 2024 diprediksi masih negatif.

"Tapi sekitar 10 hari lagi, mungkin masyarakat bisa menyadari kebutuhan kepemimpinan ke depan dari kalangan anak muda itu," ungkap Suwardi.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku diminta tidak berkomentar terkait manuver-manuver politik yang terjadi, termasuk Gibran maju Cawapres Prabowo.

Rudy mengaku diperintah untuk fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Saya tidak akan komentari siapapun karena sudah instruksi dari ketua umum, tidak boleh berbicara apapun dan fokus memenangkan Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan wakil presiden satu putaran dan menangkan PDIP. Tugas saya hanya itu saja," ujar FX Rudy, Minggu (22/10/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Terkait status Gibran sebagai kader PDIP, Rudy menjelaskan dirinya tidak tahu menahu karena hal itu merupakan hak prerogratif Ketum PDIP.

"Ndak tahu saya, KTA nya kan ibu Mega yang tanda tangan," sambungnya.

(Sripoku.com/TribunKaltim.co)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS