OIKN Gandeng Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar Siapkan Pangan di IKN Nusantara

Tetapi saat disinggung terkait wilayah Kukar yang masuk ke dalam IKN, dimana kesemuanya merupakan daerah penghasil, serta membuat Pemkab Kukar harus kehilangan dana bagi hasil senilai Rp1,6 triliun, Myrna enggan berkomentar.

"Saya tidak bisa berkomentar soal itu, karena bukan bidang saya, nanti salah-salah," tukasnya.

Untuk diketahui, kekecewaan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono karena
pemerintah pusat yang tidak melibatkan langsung Kukar dalam pembangunan IKN Nusantara.

Delineasi IKN kurang lebih 256 km2, dimana 199 km2 wilayahnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari lima kecamatan, 34 desa/kelurahan.

Baca juga: Tri Tirto Karnavian di Balikpapan Berpesan pada Generasi Z, Jangan jadi Penonton IKN Nusantara

Sejak penunjukkan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, lanjutnya, Pemkab Kukar juga tidak pernah dilibatkan secara langsung oleh Kementerian maupun Bappenas.

Hanya wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kolaborasi Daerah Mitra

Pj Gubernur Akmal Malik menyambut baik rencana Nusantara Agriculture Festival 2023 di Kelurahan
Margo Mulyo Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dipilihnya kawasan ini, agar kegiatan tak hanya terpaku dengan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Akmal Malik menegaskan, event sektor pertanian melibatkan para petani di wilayah IKN Nusantara sangat baik.

Baca juga: Skema Pemindahan ASN ke IKN Nusantara, 47 Tower Hunian sudah Siap Dihuni Mulai Pertengahan 2024

Visi kegiatan sangat realistis dengan mengoptimalkan potensi yang ada.

"Saya senang melihat gagasannya. Ini sangat bagus, sebagai langkah awal kita menyiapkan orang-orang dan daerah di kawasan IKN dan buffer-nya memenuhi ketersediaan pangan," tegasnya, Kamis (26/10/2023).

Pj Gubernur Kalimantan Timur juga bersaran ke Otorita IKN untuk terus membangun kolaborasi dan komunikasi dengan semua pihak termasuk daerah mitra di Kalimantan Timur. 

"Kita harus segera mengambil langkah-langkah strategis, agar daerah-daerah mitra tumbuhnya bersama dengan IKN, baik sosial dan ekonomi, selain infrastrukturnya," ujar Akmal yang juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

(*)