Skema Pemindahan ASN ke IKN Nusantara, 47 Tower Hunian sudah Siap Dihuni Mulai Pertengahan 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah menyiapkan skema pemindahan Aparatur Sipil Negara atau ASN ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) mulai tahun 2024.

Untuk ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara, Kaltim ini, Pemerintah telah menyiapkan 47 tower yang akan siap dihuni mulai pertengahan tahun depan. 

Pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap.

Pembangunan tower untuk hunian ASN di IKN Nusantara juga akan disesuaikan dengan jumlah ASN termasuk TNI/Polri yang akan mulai pindah tahun 2024 mendatang,

Baca juga: IKN Nusantara Dikunci di RUU RPJN, Pemerintah Yakinkan Investor Pembangunan tak Bakal Mangkrak

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Kota Kelas Dunia Setara Singapura? Peta Kalimantan Muncul di Serial The Simpsons

Baca juga: Jokowi Ketemu PM China Bahas Investasi IKN Nusantara saat Megawati Deklarasi Ganjar-Mahfud MD

Menurut Tenaga Ahli Komunikasi Badan OIKN, Troy Pantouw mengatakan dalam tahap awal tower hunian untuk ASN disesuaikan dengan jumlah ASN serta TNI/ Polri yang mulai berpindah pada tahun depan. 

"Tower disiapkan, disesuaikan dengan jumlah ASN serta/Polri yang akan mulai masuk di tahun 2024," kata Troy pada media dijumpai di Kantor OIKN, Jakarta, Rabu (18/10/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.   

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. 

Rencananya, pada tahap awal 11.274 aparatur sipil negara (ASN) dari 40 kementerian dan lembaga akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.

Selain itu, ada 5.716 personel TNI dan Polri yang juga akan pindah di tahun yang sama.

"Tahap pertama atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang," ujar Anas. 

Dengan rincian TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya sebanyak 193 dan PPT Pratama 964 pegawai.

Sementara untuk Pejabat Fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan Jabatan Pelaksana ada 2.026 pegawai.

Pemerintah menjanjikan ASN yang mau pindah ke IKN juga akan mendapatkan insentif dan kenaikan gaji. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mengecek dan mengkaji terkait hal tersebut.

Dia mengakui, usulan yang diterima sebelumnya adalah insentif untuk biaya hidup.