Begini Jawaban Gibran Soal Hasto yang Sebut Jokowi Tinggalkan PDIP Usai Dapat Privilege

TRIBUNKALTIM.CO - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan kesedihannya karena sudah memberikan privilege kepada Jokowi dan keluarganya, namun malah ditinggalkan.

Merespon hal itu, Wali Kota Solo sekaligus Bacawapres Gibran Rakabuming Raka jawab pernyataan Sekjen PDIP Hasto soal Jokowi tinggalkan partai.

  Gibran mengembalikan pernyataan tersebut pada Hasto.

"Ya itu monggo saya kembalikan lagi ke pak Hasto," ucap Gibran di Solo, Senin (30/10).

Baca juga: Pengamat Ungkap PDIP Marah dan Stress Luar Biasa Ditinggal Jokowi, Tapi Tak Berani Tegas ke Gibran

Baca juga: Jalan Mulus Gibran Jadi Cawapres, Hasto Bongkar Pengakuan Para Ketum Parpol, Kartu Truf Dipegang

Baca juga: Hasil Survei Capres 2024: Baby Boomers dan GenZ Pilih Prabowo-Gibran, Pemilih Anies dan Ganjar?

Dalam kesempatan yang sama Gibran mengatakan bahwa dirinya telah izin ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Kira-kira dua minggu yang lalu saya sudah ketemu mbak Puan dan pak Arsjad, beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi," ucapnya.

Sebelumnya, Hasto melalui keterangan tertulis mengatakan partai tengah bersedih karena 'ditinggal' Jokowi saat partai telah berikan banyak privilege.

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ujar Hasto.

Keretakan Jokowi dan PDIP

Isu keretakan hubungan Presiden Jokowi dan PDIP semakin nyata.

Diketahui, Jokowi merestui manuver politik Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Gibran resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto dan keduanya mendaftar di KPU.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun membongkar mengapa jalan Gibran menjadi cawapres bisa mulus.

Hasto Kristiyanto menilai, pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres terjadi lantaran adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai bakal cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung di Pilpres 2024.

Baca juga: Pengamat Ungkap PDIP Marah dan Stress Luar Biasa Ditinggal Jokowi, Tapi Tak Berani Tegas ke Gibran

Padahal, berdasarkan aturan yang ada, syarat usia bakal capres-cawapres minimal adalah 40 tahun.

Namun, Gibran lolos setelah adanya putusan MK yang mengubah syarat tersebut.

Menurut Hasto, pencalonan Gibran Rakabuming ini merupakan bentuk political disobidience atau ketidaktaatan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2023).

Hasto pun menyinggung adanya tekanan politik dari kekuasaan yang membuat pencalonan Gibran Rakabuming Raka terwujud.

Bahkan, Sekjen PDIP itu mengeklaim, ada ketua umum (Ketum) partai politik yang kartu trufnya dipegang.

Dalam dunia politik, kartu kartu truf merupakan kiasan yang dimaksud untuk mengunci pihak lain.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang.

Ada yang mengatakan life time 'saya hanya harian', lalu ada yang mengatakan 'kerasnya tekanan kekuasaan',” ungkap Hasto.

Dalam kesempatan ini, Hasto mengungkapkan rasa sayang partainya untuk Jokowi dan keluarga.

Baca juga: Disebut Pembangkang usai Jadi Cawapres Prabowo, Gibran: Tanya Pak Ahmad Basarah, Beliau Lebih Tahu

Dukungan PDIP mengalir ke Joko Widodo sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI dua periode.

Selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga didukung PDIP menjadi Wali Kota Solo.

Bahkan, menantu presiden Jokowi, Bobby Nasution, turut didukung "Partai Banteng" menjadi Wali Kota Medan.

"Seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari lima pilkada dan dua pilpres.

Itu wujud rasa sayang kami," kata Hasto. Meskipun dukungan selama puluhan tahun diberikan oleh PDIP, Partai Banteng tetap ditinggalkan oleh Jokowi dan keluarga.

Hal ini menimbulkan kesedihan mendalam bagi PDIP dan akar rumputnya yang membesarkan nama Jokowi dan keluarga.

"Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," tutur Hasto.

"PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini," ucapnya.

Menurut Hasto, tidak sedikit akar rumput PDIP yang percaya bahwa kader terbaiknya itu rela berpaling dari Partai Banteng.

Padahal, Jokowi telah diberikan dukungan akar rumput dan seluruh simpatisan PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat sebagai Kepala Negara.

Baca juga: Capres Cawapres 2024 Siapa Saja? Hasil Survei Capres 2024, Prabowo Pilih Gibran, Masih Terkuat?

Baca juga: Puji Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Bahlil Lahadalia: Baru Satu Pemuda dari Solo, yang Lain Pusing

"Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," kata Hasto.

"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga.

Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan Konstitusi," imbuh dia.

Hasto menuturkan, sejak adanya isu PDIP akan ditinggalkan, seluruh kader dan simpatisan berharap hal tersebut tidak terjadi.

Namun, kenyataannya Jokowi yang didukung sejak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI dua periode itu benar-benar meninggalkan PDIP.

"Awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," tutur Hasto.

Adapun perubahan sikap Jokowi terlihat ketika merestui putra sulungnya yang kini menjabat Wali Kota Solo itu maju sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Padahal, Jokowi dan Gibran merupakan kader partai banteng moncong putih yang menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai bakal calon presiden yang akan didukung.

Langkah Kepala Negara itu dinilai sebagian pihak sebagai upaya melanggengkan kekuasaan untuk membangun dinasti politik.

Jalan mulus Gibran yang berusia 36 tahun ini untuk mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres tak terlepas dari putusan MK yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu.

Baca juga: Ganjar Tantang Kiky Saputri untuk Diroasting Lagi, Bantah Adegan di Lapor Pak Dipotong oleh Pihaknya

Baca juga: Hormati Yenny Wahid Dukung Ganjar, Nusron Wahid Ingatkan Pesan Gus Dur soal Prabowo Jadi Presiden

Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman dari Wali Kota Solo itu.

Jalan mulus Gibran yang berusia 36 tahun ini untuk mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres tak terlepas dari putusan MK yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu.

Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman dari Wali Kota Solo itu. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Singgung Gibran Bacawapres, Hasto: Ada Ketum Parpol yang Kartu Trufnya Dipegang"