Berita Samarinda Terkini

Emir Moeis Beri Kuliah Umum ke Mahasiswa Unmul di Samarinda, Bahas Peran di IKN Nusantara

Politikus senior dan penggiat pendidikan Emir Moeis memberikan kuliah umum ke Mahasiswa Universitas Mulawarman.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIRUS
Politikus senior dan penggiat pendidikan Emir Moeis berkesempatan memberikan kuliah umum yang dihadiri sekitar 150 mahasiswa-mahasiswi dari berbagai program studi Universitas Mulawarman, Senin (30/10/2023). 

Lembaga pendidikan tersebut harus merata di setiap kabutan/kota di Kaltim.

"Belum lama ini saya berkunjung ke sekolah dasar di Sepaku. Di sana cuma ada 1 guru bahasa Inggris di kecamatan. Komputer cuma ada 2. Sementara di Jakarta ada SD yang dwibahasa. Aduh, bagaimana ini? bagaimana nanti anak-anak di Sepaku bergaul dengan anak-anak di IKN," kata Emir Moeis.

Politisi yang pernah menjadi dosen teknik di Universitas Indonesia selama 29 tahun tersebut juga mengkhawatirkan anak-anak di Kalimantan Timur merasa minder.

Baca juga: Kabar Terkini Kondisi 3 Proyek Monumental IKN Nusantara di Kaltim

"Maka itu saya sampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun sekolah-sekolah unggulan di Sepaku dan daerah lain di Kalimantan Timur," ujar Emis Moeis.

Mulai dari membangun SD unggulan terlebih dahulu. 

"Tetapi setaraf dengan SD unggulan di Jakarta," pungkas Emir Moeis.

Dalam Kacamata Pendidikan Kaltim

Sementara itu, Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang juga Ketua Senat FKIP Unmul, Dr. Sudarman turut hadir sebagai pembicara.

Sudarman menyinggung terkait adanya dikotomi terkait Undang-undang nomor 23 yang sudah memisahkan antara tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

SMA menjadi tanggung jawab provinsi, sementara SD, SMP menjadi tanggung jawab pemkab/pemkot.

Permasalahnya pada kecukupan anggaran, Pemprov Kalimantan Timur memiliki anggaran cukup besar, namun wilayah sekolah-sekolah yang dibina hanya SMA, SMK dan SLB.

Sementara yang dikelola kabupaten/kota adalah SD dan SMP yang jumlahnya sangat banyak.

"Kesetaraan antara kabupaten/kota satu dan lain juga tidak sama," sebut pria yamg juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Kaltim ini.

Tunjangan penghasilan guru-guru di provinsi juga lebih besar bisa Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan.

Tetapi kalau tunjangan SD dan SMP di kabupaten/kota Rp300 ribu sampai Rp700 ribu, tergantung kemampuan daerah masing-masing, menurutmya ini juga jomplang.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved