Pilpres 2024

Sosok Jenderal yang Beri Instruksi Pencopotan Baliho Ganjar - Mahfud saat Kunjungan Jokowi ke Bali

Sosok jenderal bintang dua beri instruksi baliho Ganjar - Mahfud MD dan poster partai dicopot saat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali.

Editor: Amalia Husnul A
Kompas.com/Yohanes Valdi Seriang Ginta
Petugas Satpol PP Bali saat menurunkan baliho bergambar Ganjar-Mahfud di di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (30/10/2023). Baliho dicopot dalam rangka kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di lokasi tersebut. Sosok jenderal bintang dua beri instruksi baliho Ganjar - Mahfud MD dan poster partai dicopot saat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali. 

Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse.

Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Bali.
Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Bali. (Humas Provinsi Bali)

Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah jenderal bintang dua Widyaiswara Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020.

Sebelum dilantik jadi Pj Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat Staf Khusus Mendagri di Bidang Keamanan Hukum dan Pengawasan pada 2019.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2018.

Tanggapan Jokowi

Terkait pencopotan baliho Ganjar - Mahfud, Presiden Jokowi yang dari Bali melanjutkan kunjungan ke IKN Nusantara, Kaltim memberikan pernyataannya. 

"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu (1/11/2023) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Jokowi menegaskan, jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut memang menjadi ranah pemerintah daerah.

Namun, semestinya pemda setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum mencopot baliho.

Baca juga: Akhirnya Gibran Gerah, Tolak Fotonya Dipasang di Baliho Prabowo Subianto, Singgung Loyalitas ke PDIP

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," ujar Jokowi.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.

Presiden kemudian ditanya apakah ada ketidaknetralan aparatur pemerintah terkait penurunan baliho di Bali tersebut.

Namun, Kepala Negara tak menjawab dengan lugas.

Ia hanya menegaskan, seluruh aparatur daerah harus netral dalam Pemilu 2024.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," tegasnya.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved