Sosok Jenderal yang Beri Instruksi Pencopotan Baliho Ganjar - Mahfud saat Kunjungan Jokowi ke Bali

TRIBUNKALTIM.CO - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bali, Selasa (31/10/2023) ramai jadi sorotan karena diwarnai kabar soal pencopotan baliho Ganjar - Mahfud MD dan atribut parpol lainnya.

Diketahui, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, di mana sebelumnya, aparat Satpol PP telah mencopoti sejumlah atribut parpol termasuk baliho Ganjar - Mahfud MD.

Terkait baliho Ganjar - Mahfud MD yang dicopot, Kepala Satpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi membenarkan pencopotan atribut parpol sebelum kunjungan Jokowi ke Bali.

Menurut Kepala Satpol PP Bali tersebut, pencopotan atribut parpol termasuk baliho Ganjar - Mahfud MD sesuai dengan instruksi Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Baca juga: Pemda Harusnya Izin Dulu ke Pengurus Partai, Jokowi Tanggapi Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali

Baca juga: Jokowi Mendadak Tertawa Ketika Ditanya Soal Kekecewaan PDIP yang Merasa Ditinggalkan

Baca juga: 3 Senjata PDIP untuk Serang Jokowi dan Keluarga, Ungkit Soal Pembangkangan Hingga Kesedihan

Kasatpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi mengatakan Pj Gubernur Bali memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara.

Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di tiga lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali.

Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai.

"Tidak memandang itu bendera PDIP, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya.

Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya.

Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak salah satu," ujar dia.

Siapa Sang Made Mahendra Jaya?

Diketahui, Sang Made Mahendra Jaya dilantik menjadi Pj Gubernur Bali pada Selasa (5/9/2023) lalu.

Mahendra Jaya mengemban tugas sebagai Pj Gubernur hingga November 2024 nanti.

Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri.

Jenderal bintang dua kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966.

Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse.

Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah jenderal bintang dua Widyaiswara Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020.

Sebelum dilantik jadi Pj Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat Staf Khusus Mendagri di Bidang Keamanan Hukum dan Pengawasan pada 2019.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2018.

Tanggapan Jokowi

Terkait pencopotan baliho Ganjar - Mahfud, Presiden Jokowi yang dari Bali melanjutkan kunjungan ke IKN Nusantara, Kaltim memberikan pernyataannya. 

"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu (1/11/2023) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Jokowi menegaskan, jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut memang menjadi ranah pemerintah daerah.

Namun, semestinya pemda setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum mencopot baliho.

Baca juga: Akhirnya Gibran Gerah, Tolak Fotonya Dipasang di Baliho Prabowo Subianto, Singgung Loyalitas ke PDIP

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," ujar Jokowi.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.

Presiden kemudian ditanya apakah ada ketidaknetralan aparatur pemerintah terkait penurunan baliho di Bali tersebut.

Namun, Kepala Negara tak menjawab dengan lugas.

Ia hanya menegaskan, seluruh aparatur daerah harus netral dalam Pemilu 2024.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," tegasnya.

Reaksi PDIP

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Politikus senior PDIP, TB Hasanuddin tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait pencabutan baliho dan bendera PDI Perjuangan.

"Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa.

Tentu kami tak akan diam saja," kata TB dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Anggota Komisi I DPR ini mengaku bingung mengapa pencopotan baliho itu terjadi sebelum Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gianyar.

Diketahui, pencopotan baliho dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi, yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

Baca juga: Prabowo dan Gibran dalam Sorotan, Baliho Tampil Berpasangan Viral, Beda Respon PDIP dan Gerindra

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga.

Aneh kan?" tutur TB.

Ia juga menanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDI Perjuangan dicabuti.

Padahal, menurut dia, Pulau Bali sebagai salah satu basis massa terbesar PDIP.

"Jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang di sana," imbuh dia.

TB juga mengutip berbagai sumber yang menginformasikan bahwa baliho dan bendera PDIP sudah terpasang jauh-jauh hari di sepanjang jalan menuju lokasi yang kini dikunjungi Presiden Jokowi ke Bali.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Jawaban Ganjar

Sementara itu, Ganjar Pranowo hingga kini mengaku kebingungan soal balihonya dengan Mahfud MD yang diturunkan itu.

Pernyataan ini disampaikan Ganjar usai menghadiri Mukernas ke-V Persada di Prama Beach Hotel, Bali pada Rabu 1 November 2023 siang.

“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot,” ungkap Ganjar kepada Tribun Bali seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Kebingungan Balihonya di Bali Dicopot, Ganjar: Saya Bertanya-tanya Kenapa Dicopot? 

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memandang, bila memang baliho itu melanggar aturan, maka dia mempersilahkan untuk dicopot.

Namun bila dinilai tak melanggar aturan, Ganjar meminta agar segenap pihak tak perlu berlebihan menindaklanjuti baliho itu.

“Kalau memang ada yang melanggar silahkan dicopot. Kalau tidak ada yang melanggar, sebaiknya tidak perlu berlebihan,” ujarnya.

Pasalnya, Ganjar telah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster pascapencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD itu.

Informasi yang diperolehnya, baliho tersebut telah terpasang kembali seperti semula.

“Saya senang sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster. Kemarin ada statement, dan sudah dipasang lagi,” tuturnya.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru, Terjawab Mengapa PDIP Tak Berani Perang Terbuka Lawan Jokowi, Bakal Rugi Suara

(*)

Update Pilpres 2024

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS