Penjelasan Pj Gubernur Bali soal Baliho Ganjar-Mahfud yang Diturunkan saat Kunjungan Presiden Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Penurunan baliho Ganjar - Mahfud MD dan atribut parpol lainnya saat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali ramai jadi perbincangan.

Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya langsung memberikan penjelasan terkait penurunan baliho Ganjar - Mahfud yang banyak dibahas.

Sejumlah pihak juga memberikan tanggapan terkait penurunan baliho Ganjar - Mahfud saat kunjungan Jokowi ke Bali, bagaimana fakta sebenarnya? 

Lalu, bagaimana kondisi baliho dan atribut parpol lainnya yang diturunkan saat Presiden Jokowi berkunjung ke Bali?

Baca juga: Sosok Jenderal yang Beri Instruksi Pencopotan Baliho Ganjar - Mahfud saat Kunjungan Jokowi ke Bali

Baca juga: Pemda Harusnya Izin Dulu ke Pengurus Partai, Jokowi Tanggapi Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali

Baca juga: Jokowi Mendadak Tertawa Ketika Ditanya Soal Kekecewaan PDIP yang Merasa Ditinggalkan

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa 31 Oktober 2023.

Sebelum Jokowi tiba di lokasi, jalanan yang dilalui pun disterilkan dari bendera partai politik dan baliho bakal calon legislatif (bacaleg).

Saat itu, terdapat bendera partai dan baliho calon presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD berjejal di sisi jalan.

Atas instruksi Paspampres, Satpol PP Provinsi Bali pun menurunkan atau memberangus baliho dan bendera parpol tersebut.

Kepala Dinas Satpol PP Gianyar, I Made Watha saat dikonfirmasi mengaku, ia tak berwenang mengomentari penurunan baliho tersebut.

"Maaf, itu ranahnya provinsi, silakan langsung saja tanya ke sana," ujar Watha saat ditemui di Pasar Bulan seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribun-Bali.com di artikel berjudul Jokowi Datang, Alat Peraga Kampanye di Sukawati Diturunkan, Pj Gubernur Bali: Baliho Cuma Digeser.

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi tak dapat berbicara banyak.

Soal baliho, kata dia, akan dijawab oleh Sekda Bali Dewa Made Indra.

“Tunggu dari Pak Sekda. Biar satu bahasa,” ungkap Rai Dharmadi saat dihubungi Tribun Bali, Selasa.

Sekda Bali Dewa Made Indra melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali dari Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi menuturkan, hal tersebut telah disepakati oleh seluruh pihak.

Kesepakatan itu terjadi dalam Rakorwil persiapan kedatangan Presiden Jokowi, Minggu 29 Oktober 2023.

Pasalnya, lokasi kunjungan kenegaraan diharuskan bersih dan rapi.

Termasuk baliho, spanduk, hingga alat peraga lain yang tak ada kaitannya dengan kunjungan Presiden RI.

Sehingga, baliho maupun alat peraga lainnya harus tertib dengan radius 200 meter dari lokasi acara.

Juga telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten setempat agar berkoordinasi dengan pemilik alat peraga.

Namun, Dewa Made Indra dikatakan menyayangkan saat kunjungan Presiden masih terpasang alat peraga.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Satpol PP Bali guna menertibkan alat peraga sesuai dengan kesepakatan, yakni beradius 200 meter dari lokasi acara.

“Juga telah disampaikan kepada Pemkab setempat untuk berkoordinasi dengan pemilik alat peraga yang terpasang di sekitar lokasi acara baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses.

Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang (alat peraga, Red) dalam radius 200 meter.

Maka Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasat Pol PP,” jelas Dewa Indra melalui keterangan tertulis yang diterima dari Kasatpol PP Bali.

Baca juga: Reaksi Jokowi saat Ditanya tentang Kekecewaan PDIP karena Ditinggalkan di Pilpres 2024

Video pencopotan baliho capres Ganjar-Mahfud, bacaleg lain dan bendera parpol itu pun viral di media sosial.

Bahkan viralnya video tersebut mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya melakukan klarifikasi yang disebar dalam bentuk video.

“Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra, Selasa.

Alat sosialisasi berupa bendera baliho banyak terpasang dan tersebar di Kota Denpasar sepanjang jalan di Batubulan sampai dengan mendekati tempat acara.

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga. Dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali.

Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” imbuhnya.

Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi juga mengatakan berkaitan dengan adanya anggota TNI dan Kapolri yang ada di lokasi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera parpol dikatakannya memang sesuai sop pengamanan RI 1.

“Di situ ada Dandim dan Kapolres Jadi mereka di situ melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP keamanan RI 1,” kata Pangdam.

Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menanggapi perihal baliho dan bendera yang diturunkan Satpol PP Bali tersebut.

Kombes Jansen menegaskan, penurunan tersebut tidak tebang pilih.

Kata dia, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya milik partai tertentu.

"Satpol PP Provinsi Bali, sesuai tugas pokok fungsinya salah satunya mempunyai wewenang dalam hal tersebut, menurunkan hampir semua baliho dari semua partai peserta pemilu.

Baca juga: 3 Senjata PDIP untuk Serang Jokowi dan Keluarga, Ungkit Soal Pembangkangan Hingga Kesedihan

Sekali lagi kami jelaskan, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya baliho tertentu, tetapi semua diturunkan untuk dibersihkan dan ditertibkan, khususnya di sepanjang jalan Denpasar, Badung hingga Gianyar yang menjadi kunjungan kerja Bapak Presiden RI selama di Bali," ujarnya berdasarkan siaran pers yang diterima Tribun Bali di Polres Gianyar.

Ia mengatakan alasan baliho tersebut diturunkan, karena saat ini masih dalam tahap pendaftaran bacalon, juga dilakukan untuk memberikan suasana yang bersih.

"Alasan diturunkan, karena saat ini Pemilu masih memasuki tahapan pendaftaran Bacalon. Baliho bukan merupakan alat peraga kampanye. Bersih-bersih untuk menjaga keindahan dan tata kota di lokasi Kunjungan Kerja Presiden RI," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, kader PDIP Bali yang juga anggota DPRD Bali Tjokorda Gede Agung mempertanyakan momentum penurunan baliho itu.

“Mengapa baru sekarang? Kita bicara objektif saja. Tiang (saya) tidak mau berkomentar terlalu banyak. Silakan masyarakat yang menilai,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Selasa.

Dia menyayangkan tindakan tersebut. Tjok Agung menilai, perlu adanya pemberitahuan atau komunikasi terkait penurunan baliho ini.

Selebihnya, Tjok Agung membiarkan masyarakat menilai kondisi dinamika politik yang kini tengah terjadi.

“Tiang tidak mengatasnamakan DPD (PDIP Bali) tiang (saya) selaku pribadi, silakan masyarakat yang menilai. Harusnya ada pemberitahuan,” imbuhnya.

Menanggapi soal penurunan baliho, DPW PSI juga ikut angkat bicara. Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan, penurunan baliho itu tak terjadi kepada baliho Ganjar-Mahfud saja, namun sejumlah baliho yang dipasang oleh DPW PSI Bali juga diturunkan. Diduga, penurunan baliho PSI itu dilakukan Satpol PP Bali.

Tak hanya baliho PSI secara umum, baliho milik Adi juga banyak yang ditertibkan oleh Satpol PP.

Adi mengaku keberatan dengan adanya pencabutan baliho itu.

Sebab, dalam baliho yang dipasangnya itu dinilai tak mengandung unsur kampanye.

Sudah Terpasang Kembali

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribun-Bali.com di artikel berjudul BREAKING NEWS: Baliho Parpol di Batubulan Dipasang Kembali, Sempat Diturunkan Saat Kunjungan Jokowi, Jalan SMKI Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali kembali dihiasi oleh baliho politik serangkaian Pemilu 2024, Rabu 1 November 2023.

Sebelumnya, baliho parpol tersebut sempat diturunkan saat Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Bulan Batubulan.

Pantauan Tribun Bali di lokasi, baliho yang di antaranya adalah baliho Ganjar-Mahfud, baliho Prabowo dan calon legislatif (Caleg), yang sempat diturunkan oleh Satpol PP Provinsi Bali. Ditaruh di pinggir lahan kosong.

Namun Rabu, sudah dipasang di tempat semula.

Bahkan menurut Tribun Bali, tidak ada penggeseran sama sekali, seperti saat baliho tersebut sebelum diturunkan.

Namun demikian, bendera-bendera PDIP tak terlihat terpasang di sisi jalan.

Padahal sebelum kedatangan Presiden Jokowi, bendera berlambang banteng tersebut terpasang setiap beberapa meter di sepanjang jalan di depan Pasar Bulan.

Seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra mengatakan, baliho tersebut telah dipasang usai Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Bulan.

"Dipasangnya kemarin, pas Pak Jokowi pergi, langsung dipasang lagi. Dipasang sama yang tadinya menurunkan," ujarnya.

Meskipun penurunan baliho sempat menunai pro-kontra di media sosial. Namun pantauan Tribun Bali di lapangan, situasi sangat kondusif.

Aktivitas jual-beli di Pasar Bulan masih normal seperti biasa.

"Situasi normal, tidak ada apa-apa," ujar Agung Putra.

Baca juga: Bukan Hanya Bahlil, PDIP Bongkar Daftar Bos Parpol yang Juga Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden

(weg/mah/sar)

Update Pilpres 2024

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS