Mau Modern atau Klasik, Para Menteri Bisa Pilih Desain Rumah Dinas di IKN Nusantara, Cek Progresnya

Budiarsa memastikan, posisi kawasan terintegrasi tersebut tidak akan berlokasi di KIPP atau Sumbu Kebangsaan.

“Nah itu masih dicari tempat lokasi yang paling tepat.

Karena sekarang kan pemerintah masih konsentrasi pengembangan di sumbu kebangsaan.

Kami pasti bukan di sumbu-lah, karena proyeknya kan kawasan,” ucapnya.

Citra City Nusantara dirancang seluas 300 hektar, mencakup botanical garden, golf academy & driving range, multiple mixed-use retail and residences, fasilitas meeting, incentives, convention and exhibition (MICE), hotel, mal, dan perumahan tapak atau landed houses.

Baca juga: PKS Tetap Konsisten Tolak IKN Nusantara Meski Sendirian, Jokowi Sebut 93 Persen Fraksi di DPR Setuju

Rinciannya, luas kawasan hunian sekitar 882.402 meter persegi, kawasan komersial seluas 198.274 meter persegi, lapangan golf seluas 1,17 juta meter persegi, dan infrastruktur berserta fasilitas umum dan sosial seluas 740.292 meter persegi.

Dari total luas lahan konsesi, Tahap I akan dibangun 150 hektar dengan proyek perdana berupa hotel, fasilitas MICE, dan lapangan golf.

“Kami melihat pada tahap awal pengembangan kota baru itu, pasti orang akan butuh datang tempat menginap dan tempat pertemuan-pertemuan dan pameran.

Kami melihat potensinya ada pada di kawasan yang berkonsep MICE,” jelas Budiarsa.

PT Citra Group Kotabaru merencanakan pengembangan awal kawasan terpadu dimulai dengan infrastruktur dasar dalam waktu pengembangan satu tahun hingga dua tahun.

Sementara itu, untuk konstruksi bangunan baru, akan dimulai setelah infrastruktur dasar dirampungkan.

Termasuk pembangunan hotel, dan fasilitas lainnya diharapkan dapat selesai dalam kurun waktu tiga tahun setelah infrastruktur lengkap.

Perusahaan juga berencana untuk menggarap proyek rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN.

Ciputra Group sudah mengajukan proposal kepada Badan Otorita IKN untuk skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kami sudah memasukkan proposal untuk skema KPBU ke Otorita IKN dan masih menunggu feasibility study dari kami karena sudah mendapatkan letter to proceed [LTP],” terang Budiarsa. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Bisa Pilih Alternatif Desain Rumah Dinas di IKN"