Selasa, 5 Mei 2026

Berita Pemkab Paser

Buka FKP DPMPTSP, Sekda Paser Tekankan Warga Diikutsertakan Proses Penentu Arah Kebijakan

Bupati Paser Fahmi Fadli melalui Sekda Paser Katsul Wijaya menyampaikan, forum konsultasi publik yang dilaksanakan saat ini merupakan amanat

Tayang:
Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Budi Susilo
TribunKaltim.co/Syaifullah Ibrahim
Sekretaris Daerah Kabupaten Paser saat foto bersama dengan berbagai pihak, usai membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser di Hotel Kryad Sadurengas, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (9/11/2023). 

"Kemudian partisipatif, melibatkan masyarakat dalam membahas dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen dan kesepakatan bersama," urainya.

Selain itu, transparan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta berkeadilan dalam artian standar pelayanan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Akuntabel dapat dilaksanakan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan, dan berkelanjutan.

"Harus terus menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kualitas layanan," paparnya.

Katsul menyampaikan, ada beberapa penekanan mengenai isu faktual yang perlu menjadi perhatian bersama agar dapat didiskusikan dan dirumuskan dalam kebijakan standar pelayanan publik perizinan.

Pertama, masih banyak masyarakat yang mempunyai usaha belum memiliki legalitas perizinan berusaha walaupun pemerintah telah menjamin kemudahan-kemudahan dalam memperoleh izin.

Kedua, masih belum semua jenis layanan dari DPMPTSP Paser dapat dilayani di tingkat kecamatan atau desa.

Sehingga perlu diupayakan agar pelayanan dapat didekatkan dengan seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan.

"Seperti perizinan persetujuan bangunan dan gedung atau PBG," sebutnya.

Ketiga, masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang jaringan internetnya belum stabil bahkan blank spot, sehingga kesulitan mengakses layanan perizinan secara online.

Keempat, terdapat beberapa potensi pendapatan yang belum dikelola secara optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saya berharap, melalui kegiatan forum konsultasi publik ini benar-benar menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan," harapnya.

Sehingga hasil dari FKP, mampu merumuskan beberapa kebijakan yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan pelayanan publik.

Juga diharapkan pelayanan publik kedepannya dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat memacu percepatan pencapaian target pembangunan Kabupaten Paser.

"Mari bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan Kabupaten Paser yang Maju, Adil, dan Sejahtera (MAS)," tutup Katsul.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved