Buruh Kecam Pernyataan Prabowo yang Larang Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Respon Pijar dan TKN

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Prabowo Subianto yang melarang buruh menuntut kenaikan upah setiap tahun menuai kecaman dari kaum buruh.

Pernyataan agar buruh tak minta kenaikan upah ini tak sengaja disampaikan Prabowo Subainto di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, beberapa hari lalu.

Sebagai kompensasinya, Prabowo berjanji akan memberikan berbagai subsido kepada buruh jika terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Pernyataan Prabowo ini dengan segera membuat elemen buruh bereaksi hingga ditanggapi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.

Baca juga: Klaim Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran Dibalas Nasdem, Sahroni: Mustahil

Baca juga: Makan Siang Gratis untuk Anak jadi Jualan Program Prabowo, dari Mana Dananya?

Baca juga: Anwar Usman Langgar Etik, Jawaban Ketua TKN soal Gibran dan Kemungkinan Cawapres Prabowo Diganti

Menyoroti pernyataan Prabowo soal upah buruh, Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah mengatakan pernyataan Prabowo tersebut menggambarkan ketidakpahamannya terhadap permasalahan keseharian buruh di Indonesia.

Jumat (10/11/2023), Ilhamsyah mengatakan, “Upah salah satu agenda utama perjuangan buruh selama ini.

Nah, bila dia mengatakan tidak perlu untuk menuntut kenaikan upah setiap tahun dan harus memaklumi pengusaha itu menunjukkan watak kelasnya.” 

Menurut Ilhamsyah, semestinya seorang bakal capres menunjukkan keberpihakannya terhadap mayoritas rakyat Indonesia dalam kerangka bagaimana redistribusi kekayaan bisa adil dan merata.

"Negara dapat redistribusi kekayaan dengan meningkatkan pajak untuk pengusaha," ujarnya.

"Selain itu, negara bisa mengurangi sedikit keuntungan yang diperoleh pengusaha dengan menaikkan upah buruh," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Buruh Resah atas Pernyataan Prabowo Subianto Soal Upah, LSM Pijar Sebut Ada yang Plintir.

"Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia didongkrak konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi besaran upah buruh," lanjutnya.

Ilhamsyah melanjutkan upah yang kecil tentu akan membuat daya beli juga akan semakin rendah.

Daya beli rendah akan membuat serapan terhadap konsumsi juga menjadi rendah.

"Dengan begitu, tentu produktivitas juga akan menurun kalau daya beli tidak ada," katanya.

"Semakin tinggi upah, konsumsi akan semakin tinggi dan secara otomatis juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Ilhamsyah.

Ia juga mengkritik Prabowo yang menyatakan ‘meringankan’ kehidupan buruh dengan berbagai subsidi supaya tidak lagi menuntut kenaikan upah minimum.

“Dia (Prabowo) baru mengatakan ‘akan’ ya. Jadi, hal yang dia sampaikan tadi masih jauh dan itu sangat menyakiti hati atau perasaan kawan-kawan dari gerakan buruh yang selama ini berjuang menuntut upah," ucapnya.

Menurut Ilhamsyah, kalau berbicara tentang jaminan sosial, jaminan pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu memang harusnya menjadi agenda perjuangan.

"Tetapi selama dia berkuasa, partai-partai yang ada di parlemen, tidak ada satupun yang memperjuangkan itu, kalau dia mengatakan, welfare state, welfare state ala mana yang dia pergunakan?" tegasnya.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal juga menyesali sikap Prabowo Subianto terhadap buruh.

Menurut Said Iqbal, pendapat Prabowo Subianto terkait larangan bagi buruh meminta kenaikan gaji adalah kekeliruan besar karena melakukan kesalahan dalam memberi pernyataan.

"Pernyataan Bakal Capres Prabowo keliru. Hal ini memperlihatkan jika Prabowo tidak memahami dunia perburuhan, bahkan terkesan tidak berpihak pada kepentingan buruh," tegasnya, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Bobby Nasution dalam Masalah, Ditenggat 3 Hari oleh PDIP Bersikap, Jujur Dukung Prabowo dan Gibran

Ia menyatakan kalau Prabowo adalah pemimpin yang tidak memahami dan tidak berpihak pada kepentingan buruh-buruh di Indonesia.

"Jadi tidak benar dan keliru pendapat Capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru," kata Said.

Menurut Said, pernyataan tersebut bisa jadi dibisiki oleh orang-orang sekitar capres Prabowo yang patut diduga ingin cari muka kepada pengusaha agar mereka mendapat dukungan dari pengusaha.

"Sebagai masukan dari Partai Buruh dan organisasi serikat buruh untuk Capres Prabowo dan para capres lainnya, isu upah dan jaminan sosial serta penciptaan lapangan kerja dan hapus outsourcing adalah isu arus utama di kalangan buruh,” ujar Said Iqbal.

Said turut memaparkan bahwa permintaan buruh terhadap adanya kenaikan upah adalah hal yang lumrah terjadi di seluruh dunia.

Ia mencontohnya bagaimana negara-negara seperti Amerika, Jerman, Inggris, bahkan Malaysia juga merasakan hal yang sama.

Serikat pekerja di negara-negara tersebut pasti berjuang untuk menuntut kenaikan upah berkala, ungkap Said.

Hal itu dilakukan untuk kesetaraan ekonomi buruh dengan kondisi yang terjadi di sebuah negara.

“Kenaikan upah minimum tiap tahun ini yang diperjuangkan oleh buruh dan serikat buruh, termasuk Partai Buruh adalah penyesuaian terhadap harga-harga barang (inflasi) dan redistribusi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk berbagi kepada buruh bukan hanya untuk para pengusaha," kata Said Iqbal.

Sementara itu, LSM PIJAR Indonesia menyayangkan pelintiran sejumlah pihak atas pidato calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ketua Umum PIJAR Indonesia Sulaiman Haikal, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 itu ada tanya jawab terkait berbagai hal seputar masalah ekonomi.

Terkait pertanyaan soal upah buruh, jawaban Prabowo tampak ingin membangun sinergi yang kuat antara buruh dan pengusaha.

Baca juga: Gibran Cawapres Prabowo, Kaesang Diprediksi Maju Pilkada DKI Jakarta, Saingi RK dan Erick Thohir

Menurut Sulaiman, Prabowo ingin antara buruh dan pengusaha saling melengkapi, seperti mata uang yang tak bisa dipisahkan.

Menurutnya, Prabowo juga mengatakan agar di antara pengusaha dan buruh jangan saling mencekik.

Karena sudah bukan zamannya lagi berpaham zero some game.

Prabowo dalam pidatonya juga singgung Pasal 33 UUD 45 di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dirinya menyayangkan pelintiran oleh sementara pihak yang membuat serangan seolah-olah Prabowo tidak pro-buruh.

"Penjelasan Prabowo dipotong dan hanya diambil yang menjelaskan soal tuntutan buruh saja. Padahal dalam penjelasan tersebut Prabowo juga mengkritik pengusaha tidak boleh mencekik buruh," kata Sulaiman dalam keterangan yang diterima, Jumat (10/11/2023).

Haikal menyebut justru Prabowo dinilai capres yang paling pro-buruh, terbukti dengan pandangannya soal sinergi ekonomi Indonesia antara buruh-pengusaha, penguatan partisipasi buruh dalam produksi sebagaimana pasal 33 UUD 45, dan perluasan welfare state yang saat ini sudah dirintis oleh Presiden Jokowi.

Welfare state yang dimaksud adalah aneka subsidi untuk memenuhi hajat dasar rakyat semisal sekolah gratis yang akan diperluas hingga tingkat kampus negeri, pelayanan kesehatan gratis, subsidi listrik dan subsidi angkutan massal di daerah urban hingga 100 persen.

"Semua program Prabowo Subianto ini jelas sangat menguntungkan bagi rakyat kecil khususnya para pekerja di daerah perkotaan," tukasnya.

Respon TKN

Menanggapi kecaman para buruh, Wakil Komandan Golf Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer atau Noel mempertanyakan kelompok buruh yang merasa pernyataan Prabowo adalah masalah.

Dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Buruh Kecam Pernyataan Prabowo Agar Tidak Tuntut Kenaikan Upah, Noel Pertanyakan Dukungan Politik, menurut Noel, mereka yang mempermasalahkan pernyataan Prabowo perlu diidentikasi dukungan poliik mereka ke siapa.

"Gini, buruh itu pimpinannya afiliasi politiknya ke siapa?

Tidak susah identifikasi itu hari ini, itu dia mewakili kepentingan buruh atau mewakili afiliasi politiknya, gitu," kata Noel saat ditemui usai hadiri acara Relawan Prabowo-Gibran bernama Jaringan Merah Putih di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

Menurut Noel, saat ini banyak kelompok yang mencari celah runuk menyerang Prabowo. 

Namun, dirinya secara tegas tetap mempertanyakan arah politik dari pihak yang mempermasalahkan pernyataan Prabowo. 

"Jadi kita menjawabnya yang mempertanyakan itu afiliasinya ke siapa? Dukungan politiknya ke siapa?

Tidak susah untuk identifikasinya kok," imbuhnya. 

Baca juga: Sebut Ada Menteri Neoliberal di Kabinet, Prabowo Bocorkan Komunikasi Menteri Tersebut dengan Jokowi

(*)

Update Pilpres 2024

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS