DPRD Berau Soroti Kosongnya Jabatan 2 Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinusi Keo Meo meminta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau bisa segera melaksanakan lelang jabatan bagi beberapa posisi jabatan kepala dinas yang kosong.

Di antaranya adalah ada 2 kepala dinas yakni Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulanagan Bencan Daerah (BPBD) yang menjadi mitra kerja Komisi I DPRD Berau.

“Yang jelas pertama, kita minta proses lelangnya dipercepat. Walaupun proses cepat jangan juga mengenyampingkan profesionalitasnya,” tegasnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (12/11/2023).

Dirinya menegaskan dalam proses lelang kali ini, tetap harus memprioritaskan profesinalisme kerja.

Baca juga: DPRD Berau Minta Pemkab Perbanyak Ruang Terbuka Hijau, Bisa Jadi Sarana Rekreasi Warga

Apalagi untuk penempatan jabatan kosong saat ini bisa diisi orang yang tepat.

Sehingga, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bisa dengan baik dan tepat.

“Nantinya pejabat yang akan ditempatkan itu profesionalisme ini penting, kalau bisa mengangkat yang tepat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya nanti,” harapnya.

Misalnya posisi Kepala Dinas Kesehatan yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) bisa nantinya memang orang yang mengisi benar-benar tepat.

Baik dari latar belakang pendidikan, pengalaman karir serta kepemimpinan yang baik.

Baca juga: Anggota Komisi II DPRD Berau Minta Percepat Penerapan Bahasa Banua jadi Muatan Lokal

Sehingga, program kerja kesehatan bisa langsung diterima dan berjalan dengan baik.

“Ketika diisi orang yang tepat, pekerjaanya bisa maksimal, program yang ada di dinas tersebut,” ujarnya.

Menyegerakan proses juga penting, sebab ini untuk mendongkrak pelayanan kepada masyaeakat tetap berlangsung aman dan seperti biasanha.

Dirinya menegaskan, jangan sampai terhambat hanya karena belum adanya pejabat kepala dinas definitif.

“Jangan sampai terhambat oleh karena agenda lelang yang terlalu lama kan jelas tidak efektif,” jelasnya.

Baca juga: DPRD Berau Minta Dishub Percepat Pengadaan Jetty Apung Pelabuhan Sidayang Tanjung Batu

Meski sistem sudah mengatur, namun beberapa persoalan didapati kinerja antara pelaksana dengan pejabat kepala dinas memerlukan kepemimpinan yang representatif.