Pembangunan Flyover di Simpang Muara Rapak Balikpapan Berlanjut, Butuh Anggaran Rp500 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pembangunan jalan layang atau flyover menjadi solusi jangka panjang, untuk mengatasi kecelakaan lalu-lintas yang kerap terjadi di Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Demikian dibeberkan Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida, pada kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI, di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (16/11/2023).

Kendati hal ini, realisasi pembangunan flyover ini akan dilakukan setelah pembebasan lahan seluas 1,5 hektare di kawasan tersebut tuntas.

Dengan kucuran anggaran dalam pembangunan flyover ini senilai Rp500 miliar. Adapun Rp300 miliar untuk pembebasan lahan, kemudian Rp200 miliar untuk sisi kontruksi pembangunan flyover.

Baca juga: BREAKING NEWS: Komisi V DPR RI Kunker ke Balikpapan, Bahas Penanganan Infrastruktur Simpang Rapak 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim Aji Muhammas Fitra Fernanda mengatakan, terkait rencana pembangunan flyover Muara Rapak ini memang sudah menjadi cukup lama diinisiasi oleh Pemkot Balikpapan.

"Kemudian pemerintah provinsi melakukan review desain, terhadap desain yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan," ucapnya.

Namun, pihaknya tidak bisa begitu saja memasukkan pembangunan flyover dalam dokumen rencanan pembangunan jangka panjang pemprov Kaltim 2024-2026.

Lantaran status kepemilikan jalan Simpang Muara Rapak baru berpindah kewenangan Pemprov Kaltim.

Baca juga: Pembangunan Flyover jadi Kesepakatan Penanganan Infrastruktur Jalan Simpang Rapak Balikpapan

"Status jalannya masih baru ter SK-kan di provinsi kaltim tahun 2023. Sehingga ini rencana pembangunan flyover ini belum masuk dalam dokumen rencana pembangunan daerah 2024-2026 yang sudah ditetapkan sebelumnya," terang Firnanda.

Ia mengimbuhkan, untuk memasukkan program pembangunan flyover dalam dokumen rencana pembangunan daerah provinsi Kaltim, perlu dibahas bersama tim anggaran dan tim perencanaan pembangunan daerah.

"Sehingga kami belum bisa langsung buru-buru untuk mengolokasikan (anggaran) untuk pembangunan flyover," ujarnya.

"Walaupun statusnya sudah jalan provinsi, namun harapannya bisa melalui kebijakan Inpres Jalan Daerah," tutur Firnanda.

Berupaya Pembebasan Lahan 

Merangkum demikian, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan Muhaimin mengatakan, pihaknya komitmen untuk lekas merampungkan proses pembebasan lahan di Simpang Muara Rapak.

Baca juga: Muhaimin Ingin Langkah Konkret Penanganan Infrastruktur Jalan Simpang Rapak Balikpapan

Hanya saja, tambahnya, perlu dukungan dari Pemprov Kaltim mau pun dari PT Pertamina yang juga sebagai pemilik lahan yang terdampak.

"Proyek pelebaran jalan yang menjadi jangka menengah sudah berjalan, tetapi memang belum selesai sepenuhnya karena ada lahan masyarakat yang belum selesai," kata Muhaimin.

Ia menyampaikan, bahwa proses pembebasan lahan seluas 3.000 meter per segi itu sudah berproses appraisal.

Dan tentu saja diharapkan, mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun 2023 ini.

"Sehingga ada tidak lanjut penyelesaian pelebaran jalan, kemudian realisasi pembanguan flyover," pungkasnya.

(*)