IKN Nusantara

Jokowi Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Nusantara, Alasan Investor Korsel Masih Wait and See

Jokowi akui belum ada investasi asing di IKN Nusantara, alasan investor Korea Selatan masih wait and see

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Setneg/BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo meninjau proyek jalan Tol IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023). Jokowi akui belum ada investasi asing di IKN Nusantara, alasan investor Korea Selatan masih wait and see 

"Meskipun mungkin selesainya ibu kota (IKN) ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang," lanjutnya.

Terkait investasi asing, Jokowi pernah mengatakan banyak yang berminat.

Akan tetapi, ia minta untuk didahulukan investasi dari dalam negeri.

Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta ini saat melakukan peresmian Superblok Pakuwon Nusantara di IKN pada 1 November 2023.

Alasan Investor Korea Selatan

para investor dari Korea Selatan disebut masih "wait and see" alias menunggu dan mengamati untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara.

Salah satu faktornya adalah masih menanti dinamika pemilihan umum tahun depan.

"Investor Korea masih wait and see sampai tahun depan bulan Februari, tapi tampaknya bulan Februari belum selesai, ya?" ucap Chairman Korea Chamber of Commerce and Industry in Indonesia Lee Kang Hyun dalam workshop bertajuk "Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership" di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Konsistensi kebijakan Menurut Lee, kesempatan kerja sama investasi untuk IKN antara Indonesia dan Korea Selatan sangatlah luas.

Apalagi, tambah dia, Korea memiliki pengalaman dalam membangun kota cerdas atau smart city, seperti yang dicanangkan pemerintah terhadap IKN.

Namun, sebagai kepala dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin-nya Korea, ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal investasi secara umum.

Apalagi, sering terjadi adanya perubahan prioritas kebijakan setiap perubahan kepemimpinan dan tahun depan merupakan momen penting karena adanya Pemilu Presiden.

Bos Hyundai itu memberikan contoh ketika dirinya masih bekerja di Samsung Electronik, di mana ada kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TDKN) tertentu sehingga Samsung membuat pabrik di Indonesia.

Baca juga: Usung Konsep Forest City yang Modern dan Ramah Lingkungan, IKN Bakal Dihuni Mulai Agustus 2024

Namun, kebijakan kemudian berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan (reseach and development/R&D).

Kekhawatiran lainnya adalah mengenai relaksasi bebas pajak masuk kendaraan listrik Completely Build Up (CBU) yang diduga menguntungkan investor lain.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved