Alasan Dinkes Depok Tak Bisa Ganti Stiker Wajah Walikota dari Wadah Makanan Pencegah Stunting

TRIBUNKALTIM.CO - Program Pemberian Makanan Tambahan atau PMT di Kota Depok viral di media sosial.

Semua bermula dari komposisi PMT yang dinilai tak memenuhi standar gizi untuk mencegah stunting.

Persoalan pun merembet tak hanya pada kandungan gizi.

Stiker di wadah PMT pun menuai sorotan.

Baca juga: Bukan Hoaks, TPN Ganjar-Mahfud Sebut Aiman Witjaksono Punya Bukti Polisi Tak Netral di Pilpres 2024

Baca juga: Stanford University Bakal Bangun Pusat Riset di IKN, Pembangunan Dimulai Awal Tahun Depan

Pasalnya, di stiker PMT tersebut ada gambar wajah Walikota dan Wawali Depok Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, ada permintaan dari Komisi D DPRD Depok agar mengganti stiker bergambar Wali Kota (walkot) Mohammad Idris dan Wakil Walkot Imam Budi Hartono di wadah makanan pencegah stunting.

"Tadi disampaikan kalau stiker gambar pimpinan daerah diminta untuk diganti oleh stiker kandungan gizi," kata Maru dalam rapat klarifikasi dinkes dan Komisi D DPRD Depok, Jumat (17/11/2023).

Namun, kata Mary, permintaan ini tidak mungkin dilakukan.

Sebab, akan ada tambahan biaya lain pada anggaran program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

"Ini kan berarti nambah cost lagi ya nanti, kan kita tidak ingin menambah cost di luar bahan makanan," ujar dia.

Solusinya, menurut Mary, dengan melepas stiker yang menempel di tutup toples tempat makan PMT tersebut.

"Menurut saya kalau kita tidak pakai stiker, ya sudah tidak ada penambahan stiker.

Tapi melalui petugas gizi di puskesmas nanti dinformasikan kepada yang mendistribusikan," kata Mary.

Sebelumnya, muncul kritik terkait penggunaan stiker bergambar Idris dan Imam Budi pada tutup wadah makanan pencegah stunting.

Stiker tersebut menampilkan potret Idris dan Imam yang tersenyum.

Di bawahnya terdapat tulisan "Bocah Depok Kudu Sehat. Prestasi Hebat, Stunting Minggat".

Baca juga: Jokowi Sebut Belum Ada Investasi Asing di IKN Nusantara, OIKN Singgung Investor China dan Malaysia

Kandungan Gizi Disoal

Menu pencegah stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kota Depok di Kecamatan Tapos membuat gaduh masyarakat.

Menelan anggaran Rp 4,4 miliar, menu yang disajikan dengan harga Rp 18.000 per paket itu hanya berupa nasi, kuap sup, dan tahu kukus.

Masyarakat menilai bahwa sajian tersebut belum mampu memenuhi kecukupan gizi balita.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menyebut sajian menu pencegah stunting program PMT Kota Depok tidak layak.

Ikra mempertanyakan kandungan gizi dalam makanan tersebut.

Sebab, program itu seharusnya bertujuan untuk menurunkan tingkat stunting di Kota Depok.

"Sangat tidak layak, enggak ngerti apa pertimbangannya," kata Ikra saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Penyebab Marshel Widianto Diboikot Sejumlah TV, Suami Cesen Mengakui Kesalahannya

Anggaran Rp 4,4 Miliar

Menurut Ikra, Pemerintah Kota Depok seharusnya memberikan makanan yang bergizi, misalnya telur, ikan, atau daging.

"Ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja, padahal anggarannya itu hampir Rp 4,4 miliar," kata dia. "

Yang namanya tambahan itu mesti diukur, yang biasanya ada di rumah tangga, nasi ada, tahu tempe biasanya ada.

Nah yang enggak ada apa? Itu yang harus ditambahin dong, susu, buah, atau tambahan telur, ikan, daging," imbuh Ikra.

Lebih kanjut, Ikra merasa Pemkot Depok terkesan asal-asalan menyiapkan menu makanan pencegah stunting.

"Anggaran Rp 4,4 miliar maka harus punya impact terjadi peningkatan nutrisi warga. Itu kan bukan hal yang sedikit untuk mengurus sesembarangan ini. Ini kalau jadi konten TikTok sound-nya itu 'Apa boleh? Emang boleh'," celetuk dia.

Makanan harus seimbang Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata menyatakan, kandungan pada menu makanan tambahan untuk mencegah stunting harus seimbang.

"Pemberian makanan itu harus seimbang. Ada karbohidrat, lemak dan protein. Stunting itu perlu makanan tinggi protein, tinggi kalori sehingga untuk anak-anak, yang tinggi kalori itu ya yang mudah mereka makan juga," kata dokter Johanes kepada Kompas.com, Kamis (17/11/2023).

Baca juga: Gaji Petugas KPPS Pemilu 2024 Naik, Ini Rincian Honor dan Santunan Kecelakaan Kerja hingga Rp36 Juta

Johanes turut menyorot menu pencegah stunting dalam program PMT Kota Depok yang ramai disorot.

Kata dia, dibandingkan mengonsumsi makanan kukus, anak-anak cenderung menyukai olahan yang digoreng.

"Tahu dikukus, tahu mengandung protein tapi kalau dikukus kalorinya tidak sebanyak kalau tahunya digoreng. Kalau anak-anak kan kurang kalori dan protein," jelasnya.

Dinkes Depok akui ada kekeliruan

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengakui ada kekeliruan dalam menu pencegah stunting program PMT di Kecamatan Tapos.

"Di Kecamatan Tapos terjadi ketidaksesuaian menu dan ada arahan yang belum sesuai," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Jawa Barat Mary Liziawati kepada wartawan di Depok, Rabu.

Menurut Mary, kekeliruan terjadi karena kader posyandu yang mendistribusikan makanan tambahan tidak tersosialisasi dengan baik.

"Memang harapannya kemaren sudah tersosialisasikan ke kader di bawah, tapi ada saja kader yang mungkin ketinggalan. Seperti di Tapos, belum terjadi koordinasi yang baik, lintas sektor di hari pertama," ujar Mary.

Padahal, kecamatan lainnya di Kota Depok menerapkan menu PMT sebagaimana dalam ketentuan dinkes, yakni berupa makanan kudapan untuk enam hari dan makanan lengkap pada hari ketujuh.

"Karena di kecamatan lain sih benar menunya, berjalan baik. Di kecamatan lain kan kudapan, eh di Tapos kok nasi, gitu ya," tutur Mary. 

Baca juga: Survei Elektabilitas Capres Terbaru, Terjawab Arah Dukungan Pemilih Anti-Jokowi di Pilpres 2024

Berkaca pada peristiwa ini, Mary mengeklaim telah mengevaluasi program PMT di Tapos pada Jumat (10/11/2023) sehingga menu PMT pada hari berikutnya telah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Dinkes Depok.

"Jadi ini menjadi evaluasi kami. Kita dengan kejadian ini melakukan evaluasi secara intens.

Alhamdulillah di hari kedua Kecamatan Tapos sudah memperbaiki menu, menunya sudah berupa kudapan sesuai ketentuan," kata Mary. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPRD Minta Stiker Stoples Menu Stunting Diganti, Dinkes Depok Ogah Keluar Biaya Lagi",