KKB Papua Ancam Tembak Pilot Susi Air Lagi, Egianus Kogoya Beri Indonesia Waktu 2 Bulan Negosiasi

Kendati demikian, Khairul menganggap jalur persuasif yang telah diambil pemerintah dalam pembebasan Mehrtens bukan merupakan bentuk kegagalan.

Menurutnya, langkah persuasif oleh pemerintah bukan menjadi satu-satunya strategi yang diambil.

Namun, sambungnya, ada kombinasi strategi yang dipakai pemerintah untuk membebaskan pilot kelahiran Christchurch, Selandia Baru tersebut.

"Lantas apakah ini menandakan jalur persuasif telah gagal? Saya kira tidak ada kegagalan dalam hal ini. Sejak awal jalur persuasif bukanlah satu-satunya langkah yang ditempuh."

"Dalam hal ini tentu saja ada serangkaian kombinasi langkah yang telah dan sedang ditempuh secara bertahap dan terukur oleh pemerintah," kata Khairul.

Baca juga: Kapan TikTok Shop Dibuka Kembali? Kemenkop UKM Berikan Bocoran, Kemungkinan Gabung dengan E-commerce

Khairul menambahkan setidaknya ada beberapa langkah yang mungkin telah dan sudah dilakukan pemerintah terkait pembebasan Mehrtens dari KKB seperti mendengarkan tuntutan, membangun dialog, hingga lewat operasi psikologis.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa publik juga harus memaklumi jika strategi pembebasan Mehrtens bersifat rahasia lantaran hal tersebut menjadi aspek yang menentukan berhasil tidaknya operasi.

"Hanya saja, karena kerahasiaan dan kehati-hatian adalah aspek yang menentukan keberhasilan strategi maka pembatasan informasi dan minimnya publikasi, saya kira merupakan sesuatu yang perlu dipahami dan didukung oleh publik," jelasnya.

Khairul pun berharap agar pembebasan Mehrtens tidak perlu dilakukan dengan aksi yang berdarah-darah.

Ia tetap optimis bahwa pembebasan pilot Susi Air tersebut dapat dilakukan dengan upaya persuasif serta peningkatan tekanan psikologi secara terukur.

"Namun jika kekerasan tak terhindarkan, tentunya kita berharap kerugian dan korban jiwa dapat ditekan, terutama dari pihak aparat yang melakukan evakuasi.

"Bagaimanapun kita juga masih perlu mengungkap dan mendalami apa yang sesungguhnya terjadi dan mengklarifikasi berbagai isu yang menyertai kasus yang disebut sebagai aksi penyanderaan ini," tukasnya.

Janji Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto mengantongi restu DPR RI untuk menjadi Panglima TNI.

Agus yang saat ini menjabat sebagai KSAD pun menjanjikan sejumlah hal saat dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.