Pengamat Ungkap Serangan Ganjar Pranowo ke Jokowi Justru Lukai Mahfud MD Plus Menteri dari PDIP

TRIBUNKALTIM.CO - Capres dari PDIP Ganjar Pranowo dinilai melakukan blunder.

Diketahui, Ganjar Pranowo melontarkan kritik terhadap kinerja penegakan hukum di era Presiden Jokowi.

Namun, serangan Ganjar ke Jokowi tersebut dinilai justru melukai rekannya sendiri.

Pasalnya, yang menggawangi persoalan hukum di era Jokowi adalah Mahfud MD, cawapres Ganjar yang menjabat sebagai Menkopolhukam, dan Yasonna Laoly, yang merupakan kader PDIP yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga: Pilpres 2024 2 Putaran, Cek Paslon yang Tereliminasi Versi 9 Hasil Survei Elektabilitas Terbaru

Di sisi lain, kritikan calon presiden Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai memperlihatkan adanya kebingungan dalam memilih narasi kampanyenya.

Mengingat, dua pesaingnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sudah jauh-jauh hari menentukan branding kampanyenya.

"Secara personal, pernyataan paradoks dari pasangan Ganjar-Mahfud ini menegaskan bahwa keduanya kebingungan menentukan narasi kampanye di tengah branding Prabowo-Gibran dengan wacana keberlanjutan dan Anies-Muhaimin dengan wacana perubahan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).

Secara institusional, Agung menyebut persoalan hukum senantiasa menjadi pekerjaan rumah rutin bangsa Indonesia dari pemilu ke pemilu.

Oleh karena itu, persoalan penegakan hukum membutuhkan perhatian luar biasa dari semua kandidat yang berlaga dalam Pilpres 2024.

Namun demikian, kata Agung, seyogyanya kritikan tersebut dibarengi dengan solusi komprehensif yang bisa mencabut akar permasalahan, mulai dari permasalahan korupsi, reformasi peradilan, hingga mafia hukum.

"Sehingga menjadi kurang pas ketika Ganjar memberikan penilaian minor di tengah Menkopolhukam-nya adalah cawapresnya sendiri, yakni Mahfud MD," ujar Agung.

Kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi juga dinilai terlihat kian paradoks karena rekan sejawatnya di PDI Perjuangan, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.

"Ini belum ditambah, karena rekan sejawat di PDIP Ganjar, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.

Sehingga memberikan pernyataan fundamental ke publik, Bagaimana kualitas kerjanya selama ini?" terang dia.

Agung menambahkan, secara elektoral blunder demi blunder dari pernyataan Ganjar semacam ini mesti direm.