Pengamat Ungkap Serangan Ganjar Pranowo ke Jokowi Justru Lukai Mahfud MD Plus Menteri dari PDIP

Respon TKN Prabowo-Gibran

Menurut TKN Prabowo-Gibran seharusnya krikan Ganjar itu disampaikan kepada cawapresnya, Mahfud MD, karena yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat ini adalah Mahfud MD.

Pernyataan Ganjar itu pun dinilai secara tidak langsung mengkritik cawapres pendampingnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menilai, seharusnya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Mahfud MD.

Sebab, menurutnya, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD. Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya, Minggu (19/11/2023).

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi rendah.

Ganjar sebelumnya sempat menyebut rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Baca juga: Elektabilitas Capres 2024 Terbaru Hari Ini dan Pasangan Terkuat Versi 7 Hasil Survei November 2023

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Ganjar Disebut Bingung Pilih Narasi Kampanye"