Berita Kukar Terkini
Pemkab Kukar Perlu Tempatkan SDM yang Mampu dan Tepat Kelola APBD, DPRD Harap Jangan Ada Silpa
Pemkab Kukar Perlu Tempatkan SDM yang Mampu dan Tepat Kelola APBD, DPRD Harap Jangan Ada Silpa
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemkab Kukar Perlu Tempatkan SDM yang Mampu dan Tepat Kelola APBD, DPRD Harap Jangan Ada Silpa.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kukar 2024 yang fantastis menjadi perhatian banyak pihak. Baik di daerah juga di tingkat nasional.
Karena itu dana yang demikian besar itu perlu dikelola oleh SDM yang mampu dan cermat agar bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.
Baca juga: APBD Kukar 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah, DPRD Beri Atensi Khusus

Diketahui, APBD Kukar 2024 mengalami peningkatan 13 persen dan diproyeksi mencapai Rp 12,6 miliar.
Angka tersebut merupakan anggaran terbesar yang pernah dikelola Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan atensi khusus terhadap proyeksi
Anggota DPRD Kukar, Saparuddin Pabonglean pun mewanti-wanti agar Pemkab Kukar dapat menggunakan anggaran secara bijak dan cermat.
“Anggaran 2024 ini memang menjadi sejarah. Oleh sebab itu, dalam pengelolaannya, kami berharap Pemkab Kukar bisa menempatkan SDM yang benar-benar mampu mengelola dengan cermat agar tidak ada silpa,” ujarnya, Rabu (22/11/2023).
Baca juga: APBD Kukar 2024 Diprediksi Tembus Rp9,3 Triliun
Tidak hanya itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengingatkan agar proses lelang hingga perencanaan dapat dikerjakan dengan cepat.
Tujuannya agar proyek kegiatan tidak mengalami penumpukan, terutama dalam proyek fisik yang dinilai banyak menyita waktu pengerjaan.
Saparuddin menambahkan, Pemkab Kukar juga perlu hati-hati dalam melaksanakan proyek tersebut, karena anggaran yang besar akan menjadi perhatian semua pihak.
"Besarnya anggaran yang kita miliki tentunya juga menjadi perhatian secara nasional. Oleh sebab itu, kami juga mengusulkan Pemkab Kukar untuk membentuk tim pengawasan khusus agar anggaran dapat berjalan maksimal,” tuturnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.