Berita Kukar Terkini

Serapan APBD Kukar 2022 Tembus 85 Persen, Terbanyak untuk Infrastruktur

Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono mengatakan, perkiraan ini berdasarkan kegiatan pembangunan yang digalakkan pada tahun ini

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, menyatakan, realisasi APBD di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), tidak bisa disamaratakan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Menjelang tutup tahun 2022, realisasi serapan APBD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ditargetkan tembus 85 persen.

Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono mengatakan, perkiraan ini berdasarkan kegiatan pembangunan yang digalakkan pada tahun ini.

"Target kami serapan anggaran capai 85 persen, kita lihat sampai di penghujung tahun ini, karena realisasi pencairan masih berjalan terus,” ujarnya, Kamis (29/12/2022).

Namun demikian, ada beberapa sebab yang mengakibatkan serapan anggaran tidak mencapai 100 persen pada akhir tahun.

Baca juga: APBD Kukar 2021 Telat Disahkan Akibat Terhambat Aplikasi SIPD, Begini Penjelasan Ketua DPRD

Menurut Sunggono, realisasi pencairan yang terkesan lambat dan menumpuk di akhir tahun akibat kebiasaan pihak ketiga atau kontraktor yang mengurus pencairan proyek.

Belum lagi, banyak kontraktor yang tidak mengambil uang muka di awal kegiatan proyek. Padahal, pengambilan uang muka, membantu juga dalam penyerapan anggaran.

Selain itu, tambahan APBD Perubahan Kukar cukup besar. Nilainya, tembus lebih dari Rp 1,2 triliun, ditambah dengan APBD Murni Rp 5,2 triliun.

Maka, total APBD Kukar mencapai Rp 6,5 triliun. Adapun pengeluaran APBD tahun 2022 banyak dipergunakan untuk membangun infrastruktur.

"Jika seandainya tidak ada perubahan, mungkin sudah lebih dari 85 persen. Realisasi kita memang tinggi sebelum perubahan, September itu sudah 70 persen,” ungkapnya.

Baca juga: APBD Kukar Tahun 2023 Diketok Rp 7,2 Triliun, Gerindra Sorot Serapan Anggaran Pendidikan Rendah

Sementara itu, saat disinggung terkait realisasi APBD di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), Sunggono menyebut tidak bisa disamaratakan.

Seperti, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengerjakan infrastruktur butuh waktu dalam pengerjaannya, dan item kegiatannya banyak juga.

Hal ini jelas berbeda dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang memiliki porsi anggaran yang tidak banyak.

Ke depan, Sunggono memastikan akan berkoordinasi dengan setiap OPD agar maksimal realisasi anggaran, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kukar.

“Jelang akhir tahun nanti, Pak Bupati akan menyampaikan langsung realisasi APBD kepada publik,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved