Terungkap Biaya Pilkada Bontang 2024, Aldy Altrian Ketua Bawaslu Beri Pandangannya

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Anggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bontang atau Pilkada Bontang 2024, telah disetujui pemerintah, melalui APBD Perubahan.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang, Bambang Ramadhani, menjelaskan pemerintah telah menyepakati dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Bontang 2024 senilai Rp 26,5 miliar.

"Sudah disetujui dalam anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), nilainya Rp 26,5 miliar," kata Bambang, saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Jumat (24/11/2023).

Bambang mengatakan alokasi anggaran yang diterima dari pemerintah akan dimanfaatkan, untuk operasional pembentukan badan adhoc dan digunakan untuk sosialisasi dan bimbingan teknis serta kampanye pasangan calon hingga hari pencoblosan.

Baca juga: 4 Hari Dibuka, KPU Bontang Belum Terima Pendaftaran Bacaleg

Meski demikian hingga saat ini, dana tersebut belum bisa dicairkan sampai, pengesahan Peraturan KPU yang terbaru.

"Sebelum disahkan PKPU terbaru, anggaran itu belum bisa digunakan," ungkapnya.

Dikonfirmasi, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bontang, Aldy Altrian mengatakan, kucuran anggaran dari Pemkot Bontang untuk Pilkada Bontang 2024 sebesar Rp 9,2 miliar.

Berbeda dengan KPU Bontang, untuk honor petugas adhoc seperti pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibayar dengan skema cost sharing dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Aldy Altrian, untuk operasional jajaran pengawas di Bawaslu Bontang.

Baca juga: KPU Bontang Data Jumlah DPT Pemilu 2024, Sudah Terdata 120.539 Jiwa, Masih Bisa Bertambah

"Begitupun dengan sosialisasi dibebankan ke Bawaslu Bontang tapi khusus honor berbagi dengan provinsi," ungkap Aldy Altrian.

Lebih lanjut, Aldy Altrian menjelaskan, untuk pengawasan pemilu saat ini Bawaslu menitikberatkan pada agenda pencegahan.

Pencegahan perlu pelibatan seluruh pihak, sehingga agenda sosialisasi akan ditingkatkan ke seluruh lapisan.

(*)