Cak Imin Janji Beri Gaji untuk Guru Ngaji Jika Terpilih, 'Profesi Mulia'

TRIBUNKALTIM.CO -- Muhaimin Iskandar atau Cak Imin janji akan memberi gaji untuk guru ngaji jika terpilih, sebut sebagai profesi mulia.

Calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan bahwa guru merupakan profesi yang mulia.

Ini tak hanya meliputi guru-guru formal di sekolah, tetapi juga guru ngaji. 

Guru ngaji masih tak diperhatikan oleh pemerintah.

Baca juga: Terbaru Survei Elektabilitas Capres Cawapres 2024: Prabowo-Gibran, Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud

Baca juga: Anies Baswedan di Silatnas Hidayatullah 2023 Balikpapan, Singgung Keadilan Harus Merata

Baca juga: Anies Jalan Kaki ke Pantai Cemara Manggar Balikpapan Temui Nelayan, Buruh dan Petani

Namun, faktanya belum semua pendidik bisa mendapat peluang yang sama.

Cawapres nomor urut satu itu berjanji memperhatikan dan memberikan gaji untuk guru ngaji.

"Guru sekolah masih ada gajinya, guru ngaji tidak ada. Insya Allah nanti kalau AMIN berkuasa ada jalannya," ucap Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Menurutnya, peran guru sangat dibutuhkan untuk ikut membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan bangsa dan negara.

Tetapi disayangkan, apresiasi terhadap para guru, khususnya guru ngaji, masih sangat terbatas.

Wakil Ketua DPR RI menjelaskan konstitusi negara mewajibkan penyelenggara negara mengalokasikan APBN untuk sektor pendidikan.

Anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sekolah, siswa, hingga guru.

"Ketika terjadi bom Hiroshima dan Nagasaki, yang paling pertama dihitung oleh pemerintah Jepang adalah berapa jumah guru yang tersisa. Hal itu menegaskan pentingnya peran guru dalam proses pembangunan bangsa," jelas dia.

Cak Imin juga mengingatkan agar guru dan mahasiswa perlu memperhatikan kesehatan mental akibat merasa tertekan dalam keseharian hidup, baik oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial atau hal lain.

"Adik-adik mahasiswa yang mengalami permasalahan mental ini bukan gila. Tapi memang hidupnya anak-anak sekarang sulit. Sering kali akhir bulan hanya makan indomie, kadang cuma makan kerupuk," ungkapnya.

Baca juga: Para Artis dari Parpol Pendukung Anies, Prabowo, dan Ganjar di Pilpres 2024, Siapa Terbanyak?

AMIN Kritik Program Food Estate

Program Food Estate yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan dilanjutkan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan.

Menurut Anies, program food estate yang dikomandani Prabowo Subianto yang dulu juga pernah dikritik oleh PDIP ini dinilai tak berpihak pada petani.

Untuk kebijakan ketahanan pangan, bukan food estate yang akan dilakukan oleh Anies namun contract farming atau Pertanian Kontrak di mana petani akan mendapatkan kepastian harga. 

Pernyataan ini disampaikan Anies di acara Konferensi Orang Muda yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).

Baca juga: Berani Sebut Food Estate Program Gagal, Cak Imin Sindir Jokowi dan Prabowo? Cek Respon Gerindra

Acara Konferensi Orang Muda Walhi ini hanya dihadiri oleh Anies sementara dua capres lainnya.

Pihak dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya diwakili oleh salah satu timnya, Darori Wonodipuro.

Sementara itu, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama sekali tidak mengirim perwakilannya.

Di acara Walhi tersebut, Anies menyebut, food estate tak akan dilanjutkan jika ia terpilih sebagai presiden karena dinilai kurang memihak pada petani.

"Karena ini alasan pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," tutur Anies.

Dia menyebut, food estate adalah pengembangan pertanian berbasis kawasan yang praktiknya berbasis pada korporasi.

"Sementara kita butuh sebaliknya, kita justru membutuhkan agar petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produksi pertanian," tuturnya.

Dengan pertanian kontrak, petani bisa tetap menjual hasil produksi mereka kepada konsumen dengan harga yang relatif baik dan memiliki kepastian pembelian produk.

"Harapannya dengan pola contract farming ini maka petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua," tandasnya.

Menurut Anies, pertanian kontrak akan memberikan kesejahteraan bagi petani kecil yang selama ini sering dizalimi dengan harga gabah yang murah.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, tak hanya itu, konsumen juga dirugikan dengan harga beras yang tinggi.

Eks Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini menyebut, contract farming pernah dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibukota.

"DKI Jakarta bukan membeli lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta.

Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat," ujar Anies dalam acara Konferensi Orang Muda yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).

"Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming?

Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif, karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya.

Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya," ucapnya.

Baca juga: Respon Prabowo saat PDIP Sebut Food Estate Program Jokowi sebagai Proyek Kejahatan Lingkungan

Saat menjabat Gubernur, Anies memiliki kebijakan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Food Station untuk membuat kontrak dengan para petani daerah.

Jakarta membuat kontrak dengan gabungan kelompok tani di berbagai wilayah untuk menjadi pemasok pangan ke wilayah Ibukota lewat BUMD.

Dengan cara tersebut, Jakarta mendapatkan kepastian suplai pangan dari petani, sedangkan petani mendapat kepastian harga dan pembeli dalam kurun waktu kontrak yang diteken.

Food Estate Dikritik PDIP

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pernah melayangkan kritik terkait program food estate.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).menyoroti penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Pernyataan ini disampaikan Sekjen PDIP ketika ia dimintai pendapat perihal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

Hasto mengingatkan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi.

Namun, dalam konteks proyek lumbung pangan, justru terjadi penyalahgunaan misalnya, penebangan hutan hingga habis.

Baca juga: Terbaru Survei Elektabilitas Capres Cawapres 2024: Prabowo-Gibran, Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik.

Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tegas Hasto.

Pertanian Kontrak

Pembahasan terkait pertanian kontrak diulas dalam buku karya Frida Rustiani, Hetifah Sjaifudian dan Rimbo Gunawan dengan kata pengantar Prof. Sajogjo yang telah diterbitkan 1997.

Dalam buku itu disebutkan Usaha Pertanian Kontrak (UPK) sebagai salah satu solusi antara pemilik modal dengan para petani yang berada di daerah.

Pihak pertama bisa berbentuk unit pengelola atau unit pemasaran, bisa berbentuk perusahaan negara, swasta, swasta dan negara baik asing maupun domestik yang menguasai pasar, modal, teknologi baru hingga merek dagang.

Sedangkan pihak kedua adalah para petani yang bertindak sebagai produsen yang memiliki lahan dan tenaga kerja.

Skema ini dinilai mampu menyelesaikan masalah petani kecil yang semakin sulit berkompetisi dengan produsen besar yang mengadopsi teknologi baru.

UPK juga dinilai memberikan peluang besar memberbaiki tingkat kesejahteraan petani kecil yang kesulitan bersaing di tengah pasar.

Selain itu, UPK juga disebut sebagai sistem yang bisa dipercaya sebagai instrumen transfer teknologi dan menciptakan stabilitas politik ekonomi lewat distribusi pendapatan, dan mendukung modernisasi pertanian.

Namun bukan berarti UPK tak memiliki kelemahan, dalam buku ini disebutkan UPK akan memarjinalkan petani lewat penyerahan proses produksi yang bisa diatur oleh pemilik modal dari sistem kontrak.

Meski petani punya tanah dan mengerjakan hampir seluruh proses produksi, kontrol terkait proses produksi tetap berada di pihak penampung.

Sebab itu, petani dinilai akan kehilangan kekuasaan terhadap tanah dan proses produksi mereka.

Sistem ini juga disebut akan menghadapkan petani pada persaingan yang tidak seimbang, karena membuat petani kehilangan kemandirian dan tergiring pada satu kondisi ketergantungan permanen terhadap pemodal. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Sebut Profesi Mulia Cak Imin Berjanji akan Memberi Gaji untuk Guru Ngaji