Breaking News

Pilpres 2024

Daftar 4 Kritik Ganjar dan Anies ke Jokowi, Penegakan Hukum hingga IKN Nusantara, Respon Presiden?

Dua capres Ganjar dan Anies kritik Pemerintahan Presiden Jokowi. Dari rapor merah penegakan hukum hingga IKN Nusantara. Respon Presiden Jokowi.

Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews.com/FX ismanto/Irwan Rismawan-Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ganjar Pranowo - Joko Widodo - Anies Baswedan. Dua capres Ganjar dan Anies kritik Pemerintahan Presiden Jokowi. Dari rapor merah penegakan hukum hingga IKN Nusantara. Respon Presiden Jokowi. 

TRIBUNKALTIM.CO - Suasana politik Tanah Air semakin panas, kini dua capres yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah melempar kritik terhadap sejumlah program pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam berbagai pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat, Ganjar dan Anies mengkritik beberapa hal dari program pemerintahan Jokowi mulai dari penegakan hukum hingga IKN Nusantara.

Pernyataan Ganjar yang memberikan rapor merah pada penegakan hukum saat ini, juga pelaksanaan IKN Nusantara yang disebut tak sesuai dengan tujuan pemerataan yang disampaikan Anies jadi sorotan akhir-akhir ini.

Simak selengkapnya sejumlah kritik dua capres di Pilpres 2024, Ganjar dan Anies yang dirangkum berikut ini, termasuk pernyataan Jokowi.

Baca juga: Food Estate Tidak Berpihak pada Petani, Anies Pilih Contract Farming, Petani Dapat Kepastian Harga

Baca juga: IKN Nusantara Disorot, Dikritik Anies bisa Timbulkan Ketimpangan Baru, Respon Ganjar dan Prabowo

Baca juga: Respon Prabowo soal Pernyataan Ganjar yang Beri Poin 5 untuk Penegakan Hukum di Era Jokowi

1. Ganjar kritik pembangunan sektor ekonomi maritim

Balum lama ini, dalam sebuah acara dengan 100 ekonom, Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir.

Dalam kesempatan ini, Ganjar memaparkan sejumlah visi misi dan menjawab pertanyaan ekonomi mengenai berbagai bidang, termasuk visi besar Indonesia di bidang maritim.

Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menanyakan kepada Ganjar mengenai mandegnya misi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang maritim yang sudah berlangsung selama 10 tahun.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengatakan mandegnya misi besar di bidang maritim karena pemerintah tidak sepenuhnya berniat membangun maritim.

Menurutnya, kebijakan pembangunan Indonesia masih berdasar land based.

"Maritim 10 tahun gak berubah? Ya ga niat pak.

Mau pake alasan apa lagi? Masih land based.

Kenapa bikin jalan tapi ga buat transportasi laut?

Sehingga yang terjadi waktu saya di DPR, itu temen-temen dari Maluku itu diminta ada otonomi khusus suntuk wilayah kepulauan," kata Ganjar dalam acara tersebut seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul 4 Serangan Ganjar & Anies ke Jokowi, Soal IKN Hingga Penegakan Hukum, Bagaimana Presiden Menjawabnya.

Jawaban Jokowi

Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved