Daftar 4 Kritik Ganjar dan Anies ke Jokowi, Penegakan Hukum hingga IKN Nusantara, Respon Presiden?

Presiden Joko Widodo pun buka suara soal kritik Ganjar tersebut.

Jokowi bilang, pembangunan sektor maritim tidak hanya berfokus di satu persoalan. Menurutnya, pembangunan maritim mencakup banyak urusan, mulai dari nelayan hingga biota laut.

"Ya pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam kita ini kan, bukan hanya urusan ikan.

(Ada) urusan terumbu karang, urusan biota laut, urusan gas di dalam laut, minyak di dalam laut," kata Jokowi usai meresmikan Kampung Nelayan Modern Desa Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023).

Jokowi menyatakan, sumber kekayaan alam dan laut di Indonesia sangat luas. Pasalnya, sebanyak dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut.

"Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan bukan gede, (tapi) gede sekali. Belum nanti budaya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki. Ini juga sebuah potensi yang besar," tutur dia.

Oleh karenanya, lanjut Jokowi, pembangunan ekonomi maritim di Tanah Air memerlukan manajemen lapangan yang baik

Selain itu, perlu dilakukan pendampingan terhadap sumber daya manusia di sektor ini, seperti nelayan, agar memiliki kemampuan yang lebih mumpuni.

"Memperbaiki skill (kemampuan) nelayan, untuk misalnya rumput laut, me-manage dengan manajemen-manajemen modern sehingga bisa dalam jumlah besar, bisa masuk ke supply chain (rantai pasokan) nasional, bisa masuk ke supply chain global," jelas Kepala Negara.

Baca juga: IKN Nusantara Dikepung 3 Ribu Hektar Tambang Ilegal, Terbanyak di Bukit Soeharto, Ganjar Ikut Respon

2. Anies Baswedan Kritik Soal Proyek Strategis Nasional Titipan

Dalam sebuah kesempatan, Anies Baswedan menyinggung proyek strategis nasional (PSN) menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tak dilakukan secara transparan.

Anies awalnya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.

"Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana.

Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies.