Ibu Kota Negara

IKN Nusantara Dikepung 3 Ribu Hektar Tambang Ilegal, Terbanyak di Bukit Soeharto, Ganjar Ikut Respon

IKN Nusantara dikepung 3 ribu hektar tambang ilegal. Terbanyak di bukit Soeharto. Capres Ganjar Pranowo ikut respon.

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Lokasi tambang ilegal di sekitar IKN Nusantara- IKN Nusantara dikepung 3 ribu hektar tambang ilegal. Terbanyak di bukit Soeharto. Capres Ganjar Pranowo ikut respon. 

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Kabarnya IKN Nusantara dikepung 3 ribu hektar tambang ilegal.

Tambang ilegal terbanyak berada di bukit Soeharto.

Ancaman tambang ilegal di sekitar wialayah IKN Nusantara membuat capres Ganjar Pranowo ikut merespon.

Baca juga: Festival Mahakam 2023 Dibuka di Samarinda, Sandiaga Uno Ingatkan soal Penyangga IKN Nusantara

Baca juga: Langkah tak Terbitkan Izin Baru dan Perpanjangan Pertambangan di IKN Nusantara

Baca juga: Beda dengan Anies Baswedan yang Kritik IKN Nusantara, Prabowo Justru Tambah Dana Pembangunan IKN

Diperkirakan luas tambang ilegal tersebut mencapai 3 ribu hektar, ribuan tambang ilegal ini bakal segera ditertibkan.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Myrna Asnawati Safitri dalam media briefing di Kantor OIKN, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Diperkirakan ada sekitar 3.000 hektar tambang ilegal dekat IKN yang ditandai dengan ditemukannya lubang-lubang tambang di luar area berizin pertambangan.

"Kami sudah melakukan konsolidasi data, kalau saya enggak salah itu sekitar ada 3.000-an hektar area-area yang di luar izin itu.

Nah itu tentu harus ditertibkan," kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Myrna Asnawati Safitri dalam media briefing di Kantor OIKN, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Untuk menangani masalah ini, OIKN membentuk satuan tugas (satgas) penertiban tambang ilegal.

"Satgas itu terdiri dari perwakilan aparat penegak hukum, kepolisian daerah, kejaksaan tinggi dan kemudian juga dari TNI," imbuh Myrna.

Baca juga: Beda dengan Anies Baswedan yang Kritik IKN Nusantara, Prabowo Justru Tambah Dana Pembangunan IKN

Juga ada perwakilan dari unit penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dinas kehutanan provinsi, dan pihak OIKN sendiri.

"Satgas itu sudah bekerja beberapa bulan yang lalu dan sekarang terus melakukan mulai dari sosialisasi, kemudian juga kita sudah melakukan penyisiran kepada kegiatan area-area di mana diduga itu tambang ilegal.

Sudah memberikan peringatan-peringatan," tegas Myrna.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Pungky Widiaryanto juga menyebut, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penghasil batubara dan gas terbesar di Indonesia.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved