Pilpres 2024

Daftar 4 Kritik Ganjar dan Anies ke Jokowi, Penegakan Hukum hingga IKN Nusantara, Respon Presiden?

Dua capres Ganjar dan Anies kritik Pemerintahan Presiden Jokowi. Dari rapor merah penegakan hukum hingga IKN Nusantara. Respon Presiden Jokowi.

Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews.com/FX ismanto/Irwan Rismawan-Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ganjar Pranowo - Joko Widodo - Anies Baswedan. Dua capres Ganjar dan Anies kritik Pemerintahan Presiden Jokowi. Dari rapor merah penegakan hukum hingga IKN Nusantara. Respon Presiden Jokowi. 

Meski begitu, Anies tak merinci titipan kanan-kiri siapa yang dimaksudkannya tersebut.

Anies mengatakan bila ada titipan dalam proyek itu justru yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, ia memandang program ini perlu diluruskan supaya sesuai dengan arah konstitusi Indonesia.

"Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal," kata dia.

Reaksi Jokowi

Hal itu kemudian ditanggapi Jokowi dalam sebuah kesempatan ketika ditanyai awak media di Istana Negara.

Seketika ekspresi wajah Presiden Jokowi pun cemberut dengan mengerutkan dahinya.

Jokowi pun meminta Anies Baswedan untuk menunjuk langsung proyek yang dimaksud dan siapa sosok yang menitipnya.

“Ya ditunjuk saja, proyek yang mana, yang nitip siapa,” kata Jokowi singkat.

Baca juga: Alasan PKS Tetap Menolak IKN Nusantara, Mardani Ali Sera Akui Fraksinya Sendirian di DPR

3. Anies Baswedan Kritik IKN Nusantara 

Proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur berulang kali jadi sorotan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.

Beberapa waktu lalu, sikap Anies terkait pembangunan IKN Nusantara masih abu-abu.

Namun, belakangan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak lagi malu-malu melempar kritik tajam terhadap megaproyek yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.

Puncak kritik Anies terhadap pembangunan IKN disampaikan baru-baru ini dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

Mulanya, pemantik diskusi, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro, menanyakan kepada Anies, apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia pada masa mendatang.

Menjawab itu, Anies terang-terangan mengatakan bahwa alasan pemerintah membangun IKN sebagai upaya pemerataan adalah tidak tepat.

Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved