PKS Ingin Jakarta Tetap Ibu Kota, Anies Baswedan Soroti Pemerataan Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO - Jika menang di Pemilu, PKS berjanji agar Jakarta tetap menjadi Ibu Kota.

Janji PKS soal Jakarta tetap menjadi Ibu Kota pun menjadi trending topic di media sosial seperti X.

Keinginan PKS tersebut pun ditanggapi oleh Calon Presiden RI nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan.

Menurut Anies, saat ini Indonesia membutuhkan pemerataan pertumbuhan di banyak lokasi, bukan hanya di satu tempat saja.

Baca juga: Daftar 4 Kritik Ganjar dan Anies ke Jokowi, Penegakan Hukum hingga IKN Nusantara, Respon Presiden?

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023), menjawab pertanyaan wartawan dilansir dari Kompas.com.

Menurutnya, pembangunan di satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, kata dia, dirinya dan Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presidennya, telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru.”

“Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, anggaran yang biayanya hanya disiapkan untuk satu tempat saja, perlu dikembangkan untuk pengerjaan di banyak tempat.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut akan menginisiasi bahwa ibu kota negara Indonesia tetap berada di Jakarta jika PKS menang.

Baca juga: Jokowi akan Groundbreaking Lagi di IKN Nusantara, Bambang Susantono Beber Desember

"Kami berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kami akan menginisiasi bahwa Ibu Kota Negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski demikian, ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN.

Tetapi, nantinya setelah pembangunan selesai, pihaknya akan mengubah fungsi IKN menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku.

Nasib IKN usai Jokowi Lengser

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi bahan perbincangan oleh para calon presiden (Capres).

Tiga Capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda terkait proyek IKN tersebut.

Ada Capres yang bersedia melanjutkan proyek warisan Jokowi tersebut dan ada juga yang terang-terangan menolak proyek yang sedang digarap pemerintah itu.

Berikut ulasan Tribunnews.com terkait sikap para Capres terhadap proyek IKN Jokowi jika terpilih menjadi presiden:

Anies Baswedan

Calon presiden (capres), Anies Baswedan mengomentari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komentar itu dilontarkannya saat Anies menjawab pertanyaan dari panelis dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misi dalam Pilpres 2024, ada seorang panelis yang menanyakan mengenai pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Panelis tersebut merupakan peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro.

Dengan pertanyaan itu, Anies pun menjawab tujuan dari IKN ini malah menimbulkan pertimpangan baru.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies menjawab pertanyaan dari panelis.

Ia juga menjelaskan cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan.

Seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Meratakan Indonesia dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadikan besar di seluruh wilayah Indonesia."

"Bukan malah membangun satu kota di tengah hutan,"

Anies juga menjabarkan bahwa hal itu menimbulkan ketimpangan baru.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.

Ganjar Pranowo

Calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti pembangunan infrastruktur hingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Demikian disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Awalnya, Ganjar berbicara bahwa Gelora Bung Karno menjadi saksi bagaimana pidato Presiden Pertama RI itu selalu menggetarkan.

Satu di antaranya dedication of life yang mengajarkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Disini mengajarkan kita agar bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Bukan mengabdi kepada perorangan ataupun kelompok.

Disini juga harkat dan martabat bangsa tampil, mimpi bung karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan bedikari mulai diwujudkan," kata Ganjar.

Ganjar menuturkan bahwa Presiden Jokowi pun mewujudkan mimpi Bung Karno tersebut.

Dia memuji Eks Gubernur DKI Jakarta itu yang telah membangun infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara.

"Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota tetapi membuka mindset, mengubah mindset untuk menjadi negara maju termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti mbak Puan tadi sampaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ganjar menambahkan kebijakan Presiden Jokowi itu harus dipertahankan dan dilanjutkan.

Hal itu tidak bisa terlaksana jika PDIP tidak kembali memenangkan Pemilu 2024.

"Itu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hatrick. Bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Ibu Mega kepada kita semuanya agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran ombak sekeras apapun," pungkasnya.

Prabowo Subianto

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengklaim jika pasangan mereka 100 persen akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika terpilih di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono merespons kritikan Anies Baswedan terkait pembangunan IKN.

“Komitmen Prabowo-Gibran jelas, 100 persen Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan. Ini demi masa depan bangsa dan sudah menjadi amanat konstitusi," kata Budisatrio dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/11/2023).

Keponakan Prabowo ini mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan.

Sebab IKN adalah langkah strategis dan visioner yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi sudah meletakkan sebuah fondasi untuk memulai pemerataan pembangunan di Indonesia.

Budisatrio menilai hal tersebut bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik strategis bahwa Indonesia sudah memulai keluar dari pola pikir yang Jawa-sentris.

Momentum IKN, kata dia, harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata.

“Ke depannya, Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," ucap Budisatrio.

Budisatrio meyakini perhatian dunia internasional akan mengarah pada IKN, ditambah lagi investasi akan masuk sehingga ekonomi bisa tumbuh secara cepat.

"Coba bayangkan dampaknya kepada Indonesia Timur. Inilah titik mula sebuah pemerataan," ujarnya.

Budisatrio menegaskan komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan IKN adalah amanat konstitusi.

Dimana, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

Sehingga, dia menuturkan siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menanti Nasib IKN Usai Jokowi Lengser: Ditolak Anies, Dilanjutkan Prabowo, Bagaimana dengan Ganjar?

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Anies Tanggapi Janji PKS Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta jika Menang Pemilu