TKN Prabowo-Gibran Sebut Penolakan IKN Nusantara oleh PKS tak Disenangi Kaum Muda: Pikiran Mundur

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Dua kutub politik memiliki cara pandang berbeda melihat persoalan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebut penolakan IKN Nusantara oleh PKS adalah merupakan jalan mundur pemikiran.

Gerbong politik Prabowo-Gibran meyakini bahwa anak muda tak senang dengan arah kebijakan kemunduran.

Baca juga: IKN Nusantara Dikepung 3 Ribu Hektar Tambang Ilegal, Terbanyak di Bukit Soeharto, Ganjar Ikut Respon

Baca juga: Jokowi akan Groundbreaking Lagi di IKN Nusantara, Bambang Susantono Beber Desember

Baca juga: PKB dan PKS Tak Solid Soal IKN Nusantara, Cak Imin Ingin Lanjutkan, Anies Baswedan Kritik Keras

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai yang terang-terangan menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan bila PKS memenangkan Pemilu 2024, mereka akan mengupayakan Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Indonesia.

PKS pun mengajak partai pengusung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN untuk menolak IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan Ibu Kota Indonesia akan berpindah ke IKN Nusantara pada 2024 mendatang.

Saat ini, pembangunan berbagai infrastruktur dasar di IKN, sedang dikebut, termasuk Istana Presiden.

Terbaru, Ketua Tim Fanta (Pemilih Muda) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid menyebut gagasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut Jakarta tetap menjadi ibu kota negara jika memenangkan Pemilu merupakan pemikiran mundur.

Arief mengatakan, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur sudah disepakati pemerintah dan DPR RI.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta itu juga telah dilengkapi keputusan hukum berupa undang-undang.

“Kami yakin betul di situ bahwa pikiran-pikiran yang mundur ini itu tidak akan disenangi sama anak-anak muda,” kata Arief saat ditemui awak media di Sekretariat Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).

Arief mengatakan, karena perpindahan ke ibu kota negara baru sudah menjadi undang-undang, seharusnya para politisi berkomitmen mewujudkan perintah hukum tersebut.

Menurutnya, Indonesia selalu jalan di tempat dan tidak kunjung maju karena politisi yang selalu berbicara mundur.

“Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ya kita harus konsekuen sama itu,” ujar Arief.

Arief menuturkan, perpindahan ke IKN juga berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, kata mantan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia itu, pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5 persen.

Baca juga: Jalan Penajam-Buluminung Mulai Dikerjakan demi Akses ke IKN Nusantara Mudah

Untuk menjadi negara maju, setiap tahun pertumbuhan ekonomi harus ada di angka 7 persen.

“Jadi kalau bicara hal-hal yang selalu kontroversial segala macam ya kita enggak bakalan bisa maju,” tutur Arief.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap partai PKB dan Nasdem yang mengusung Anies-Muhaimin turut menolak perpindahan ibu kota negara.

Adapun PKS menyatakan menolak pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Pulau Kalimantan.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Pada kesempatan terpisah, Anies Baswedan yang menjadi calon presiden nomor urut satu menyebut pemerataan pertumbuhan ekonomi tidak diwujudkan dengan pembangunan di satu kawasan.

Hal ini disampaikan Anies menanggapi pertanyaan wartawan soal gagasan PKS yang menolak Ibu Kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan.

Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies saat ditemui usai acara Minggu, sore.

Baca juga: PKS Ajak Partai Pengusung AMIN Tolak IKN Nusantara, Tim Fanta Prabowo-Gibran Sebut Pemikiran Mundur

Jokowi Grounbreaking Lagi Desember

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diagendakan akan kembali melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Desember 2023 mendatang.

Kendati demikian, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa nantinya Presiden Jokowi tidak hanya simbolis melakukan groundbreaking.

"Beliau (Presiden Jokowi) juga ingin melihat yang sudah dilakukan groundbreaking bagaimana perkembangannya," ujarnya dalam forum Nusantara Agrifest 2023 di Lapangan Gelora Remaja, Margomulyo, Samboja Barat, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (25/11/2023).

Mengingat, kata Bambang, kecepatan pelaksanaan pembangunan pasca groundbreaking beragam.

Ada proyek yang berjalan lambat, ada yang cepat, serta ada yang biasa-biasa saja.

"Sehingga kami akan memastikan atas komitmen mereka (para investor) untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan target yang ditetapkan," tuturnya.

"Kami masih menunggu jadwal Bapak Presiden, kemungkinan (pelaksanaan groundbreaking) antara tanggal 13 hingga 15 Desember 2023," pungkasnya.

Di beritakan sebelumnya, melalui media breafing info terkini IKN, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan groundbreaking ketiga ini terbagi menjadi tiga kategori.

Baca juga: Jeogho Moon dari Korea Selatan Ingatkan Pentingnya Ruang Publik Inklusif di IKN Nusantara 

Di antaranya kategori hijau dengan proyek Kebun Raya dan Reforstasi Hutan IKN, Pusat Suaka Orangutan (PSO) milik Arsari Group, serta Green Movement Sabuk Hijau Nusantara crowdsourching untuk reforestasi.

Selanjutnya ada sisi sektor perbelanjaan. Seperti indogrosir milik Grup Salim, Balikpapan Superblock (BSB) dan supermarket joint venture antara Erajaya Group dan Grand Lucky.

Kemudian pengembangan proyek hotel dan properti antara lain Jambuluwuk Hotels and Resort, The Pakubuwono Development dan BSH Group.

Pada kategori terakhir, terdapat lembaga pemerintahan yang turut berpartisipasi dalam groundbreaking ketiga ini.

Mereka adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan BPJS Kesehatan. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tim Fanta Prabowo-Gibran Sebut Janji PKS Tak Pindah IKN Pemikiran Mundur"