Minta PKB Konsisten, Bahlil Sebut Kritik Anies soal IKN Tak Sejalan dengan Persetujuan Cak Imin Dulu

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi kritik calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengenai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Diketahui, Anies sebelumnya menyatakan pembangunan IKN justru akan menciptakan ketimpangan baru.

Sebelumnya diberitakan, Anies mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, proyek itu menimbulkan ketimpangan baru.

Baca juga: Tolak IKN Nusantara, PKS Ungkap Rencana Kelanjutan Pembangunannya, Gibran: Enggak Usah Dikomentari

Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Kritik soal IKN juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia.

Salah satu pertimbangannya adalah sejarah Jakarta. Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota.

Menurut dia, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.

"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia, seperti dilansir Kompas.com.

Terkait hal ini, Bahlil lantas mengungkit cawapres Anies, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang turut menyetujui rencana pembangunan IKN.

"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju. Partai (koalisi) Amin (Anies-Muhaimin) itu kan juga PKB kan," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Bahlil mengingatkan, pembangunan IKN sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pelaksanaan pembangunannya pun harus sesuai dengan UU yang mengamanatkan.

"Itu kan Undang-Undang. Jadi kita itu, di negara ini, berjalan harus berdasarkan Undang-Undang. Dan IKN itu adalah Undang-Undang (UU). Sekarang IKN jalan terus, ya itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" ucap Bahlil.

Lebih lanjut ia menyatakan, kalaupun dalam proses maupun rencana pembangunan IKN terjadi banyak kekurangan, maka perlu diperbaiki.

Dia mengungkapkan, tidak ada yang sempurna dari percobaan pertama.

Namun, kesempurnaan tidak akan muncul, dan perbaikan itu tidak akan pernah diketahui jika tidak mencobanya sejak awal.

"Apanya yang mau dikritik? Wong PKB waktu itu setuju, gitu lho. Jadi orang yang konsisten saja, lah gitu kan. Bahwa masih ada, harus ada perbaikan, ya itu lah artinya sebuah pemerintahan. Harus ada proses," jelas Bahlil.

Baca juga: Prabowo - Gibran 9 Kali Absen dalam Diskusi Terbuka Capres Cawapres, Tim Fanta TKN Ungkap Alasannya

Soal PKS Tolak IKN, Gibran: Enggak Usah Dikomentari, Semua Masukan Kita Tampung

Bakal calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berkomentar mengenai penolakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur yang disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Gibran tidak mau berkomentar banyak mengenai penolakan itu. Ia hanya mengatakan, seluruh masukan dari berbagai pihak akan ditampung dan diterima.

"Itu enggak usah dikomentari lah, ya. Semua masukan itu kita tampung kita terima ya, monggo silakan," kata Gibran saat ditemui di Kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta HQ Pemilih Muda di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Diketahui, pembangunan IKN digagas Presiden Joko Widodo.

Hingga saat ini, pembangunan IKN masih berlangsung dan akan selesai sekitar 10-15 tahun ke depan.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak pembangunan IKN dengan menyatakan bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam acara "Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024" di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," kata Syaikhu.

Syaikhu menyatakan demikian dengan berbagai pertimbangan salah satunya terkait dengan sejarah.

Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota.

Menurut dia, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.

Baca juga: 7 Hasil Survei Capres Terbaru, Elektabilitas Capres Cawapres Terkuat di Bulan November 2023

"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia Kompas.com.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS