Tolak IKN Nusantara, PKS Ungkap Rencana Kelanjutan Pembangunannya, Gibran: Enggak Usah Dikomentari

TRIBUNKALTIM.CO - Hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera masih terus menyuarakan penolakan terhadap IKN Nusantara.

Diketahui Presiden Jokowi menginisiasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Meski disetujui mayoritas fraksi di DPR dan telah resmi menjadi Undang-undang, PKS tetap santer menolak IKN Nusantara.

Minggu (26/11/2023), penolakan terhadap IKN Nusantara ini kembali disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat menghadiri Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat.

Baca juga: Studi Banding dan Diskusi IKN di Eropa, Pemisahan Kota Bisnis dan Pusat Pemerintahan

Baca juga: Korea Selatan Tertarik dengan Masterplan IKN Nusantara, tak Hanya Fokus pada Pembangunan Fisik

Baca juga: PKS Ajak Partai Pengusung AMIN Tolak IKN Nusantara, Tim Fanta Prabowo-Gibran Sebut Pemikiran Mundur

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengutarakan penolakannya terhadap pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," ujar Syaikhu, Minggu (26/11/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Kompas.com.

Alasan PKS tetap ingin ibu kota di Jakarta Syaikhu membeberkan beberapa alasan Jakarta tetap dijadikan ibu kota negara.

Berikut penjelasan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu:

1. Aspek sejarah

Alasan pertama ibu kota tetap di Jakarta menurutnya pertimbangan sejarah.

Syaikhu menyinggung peristiwa proklamasi kemerdekaan RI yang dibacakan Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945 dilakukan di Jakarta.

Ia menambahkan, aspek yang harus dipertimbangkan sebelum pemerintah memindahkan ibu kota negara adalah sejarah.

Nilai-nilai historis, kata Syaikhu, tidak mungkin diabaikan.

"Sumpah pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia. 

2. Faktor pembangunan