Ade Armando Minta Maaf soal Dinasti Politik di DIY Setelah Kaesang Marah dan Kantor PSI Didemo Massa

TRIBUNKALTIM.CO - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando minta maaf soal dinasti politik di DIY setelah Kaesang Pangarep marah dan kantor PSI digeruduk massa.

Politikus kontroversial Ade Armando akhirnya minta maaf setelah ditekan DPP PSI pimpinan Kaesang Pangarep.

Ade Armando minta maaf kepada warga Yogyakarta dan Raja Yogyakarta Sri Sultan HB X.

Ade Armando juga mengatakan bahwa apa yang ia ucapkan adalah pandangan pribadinya bukan partai.

Baca juga: Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta, Respon Sri Sultan HB X, DPW PSI: Ungkapan Pribadi

Baca juga: Ade Armando Bikin Kontroversi Lagi, Sebut Yogyakarta Politik Dinasti, Politikus Nasdem Tak Terima

Baca juga: Buntut Digugat Rp 201 Miliar, Ade Armando Bakal Gugat Balik PDIP, Berharap Bertemu Hasto dan Yasonna

Permintaan maaf Ade Armando disampaikan melalui video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.

"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," tutur Ade Armando seperti dilansir Tribunnews.

Ade juga menyebut buntut dari pernyataannya itu, DPD PSI Yogyakarta akhirnya digeruduk massa.

Dia menegaskan pernyataannya itu adalah pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.

"Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," jelasnya.

Meski mengaku tak mewakili partai, Ade mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.

Hal itu lantaran pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan.

"Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya."

"Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," tegas Ade.

Diberitakan sebelumnya, Ade Armando tengah menjadi sorotan ketika menyebut politik dinasti sebenarnya ada di Yogyakarta.

Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Ade khususnya mengkritik kaos yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023).

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," sambung Ade.

Sri Sultan HB X Tak Permasalahkan

Menanggapi pernyataan Ade, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X tak mempermasalahkannya.

"Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja," ujarnya di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (4/12/2023).

Kendati demikian, Sri Sultan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengakui dan menghormati terkait status pemerintahan daerah yang memiliki sifat khusus atau istimewa.

Hal itu, sambungnya, juga telah tertuang dalam perundang-undangan RI yaitu Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi.

Sri Sultan menegaskan Pemprov DI Yogyakarta hanya menjalankan perintah dari UUD 1945.

"Sehingga, bunyi Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanahkan gubernur (dijabat) sultan dan wakil gubernur, Pakualam. Ya melaksanakan itu aja," tuturnya.

Terkait ada atau tidaknya dinasti politik dalam UUD 1945 itu, Sri Sultan menilai hal itu tergantung dari pandangan publik.

"Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu."

"Itu saja bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu," beber Sri Sultan.

Dia juga menegaskan bahwa yang terpenting DI Yogyakarta tetaplah bagian dari NKRI dan selalu mematuhi segala perundang-undangan yang berlaku.

"Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga enggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada."

"Kan, gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar," ujarnya.

Ade Armando Minta Maaf, Tegaskan Pernyataannya Tak Wakili PSI

Pasca pernyataannya menimbulkan kontroversi, Ade Armando pun meminta maaf lewat video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.

"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," tuturnya dalam video itu.

Ade juga menyebut buntut dari pernyataannya itu, DPD PSI Yogyakarta bakal digeruduk.

Dia menegaskan pernyataannya itu adalah pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.

"Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," jelasnya.

Meski mengaku tak mewakili partai, Ade mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.

Hal itu lantaran pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan.

"Ini tidak ada hubungannya dengan pandanganpolitik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya."

"Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," tegas Ade.

Digeruduk massa Paman Usman

Massa yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Kesinambungan Keistimewaan (Paman Usman) menggelar aksi di depan kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (4/12/2023). Mereka mengecam pernyataan politikus PSI, Ade Armando, terkait politik dinasti di DIY.

Kelompok massa itu datang ke kantor DPW PSI DIY di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Senin, sekitar pukul 13.30 WIB. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian tradisional Yogyakarta, berbaju lurik dipadukan dengan kain batik.

"Kami ingin PSI secara kelembagaan mengambil tindakan konkret terhadap Ade Armando. Kita tidak bisa menyebut itu tindakan pribadi Ade Armando, karena dia jelas kader partai, caleg PSI dan pengurus partai," kata Widihasto seorang pengunjuk rasa.

Pernyataan pribadi

PSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pernyataan Ade Armando soal politik dinasti tidak mewakili PSI.

Ketua PSI DIY Kamaruddin menyampaikan, ada tiga hal penting yang berkaitan pernyataan Ade Armando tersebut yang tidak berkaitan dan tidak mewakili dari PSI.

"Pernyataan Ade Armando merupakan pernyataan pribadi bukan atas nama PSI, yang disalurkan melalui media sosial pribadi," ujar Kamar, dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023) yang diterima Kompas.com.

Dia juga menyampaikan bahwa PSI DIY selalu menghormati keistimewaan DIY, karena Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa.

"Yogyakarta memiliki aturan hukum yang istimewa seperti UUK DIY," kata dia.

Pihaknya juga bakal menerima aspirasi warga Yogyakarta terkait dengan pernyataan Ade Armando tersebut.

"Kita terima dengan hati, dengan keterbukaan.

Aspirasi dari sedulur Jogja itulah merupakan aspirasi bersama yang memang menjadi hak sedulur Jogja," imbuh Kamar.

Ditegur Kaesang

Secara terpisah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan partainya akan melakukan pembahasan internal soal langkah yang diambil menanggapi viralnya pernyataan Ade Armando

Ade telah mengklarifikasi, bahwa pernyataannya yang viral itu bukan atas nama PSI melainkan atas nama pribadi.

"Yang di mana beliau sudah minta maaf kalau pernyataan itu menyinggung berbagai pihak, dia tidak ada bermaksud begitu, itu menanggapi aja, dinamika yang terjadi di masyarakat," kata Grace pada Senin (4/12/2023) saat berada di Kota Malang, Jawa Timur.

Dia menyampaikan, pernyataan resmi PSI soal Ade Armando masih menunggu dan akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028, Kaesang Pangarep.

"Jadi nanti saya rasa Mas Ketum akan membuat pernyataan," katanya.

Grace juga belum bisa menjelaskan sanksi, apakah diberikan atau tidak kepada Ade Armando. Yang jelas, partainya telah memberi teguran keras.

"Masih dirapatkan, tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," katanya.

Sebagai informasi, politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.

Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi.

Menurut Ade Armando, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Ade Armando perlu belajar sejarah

Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menanggapi dengan sejuk video Ade Armando soal dinasti di Yogyakarta. Sri Sultan HB X yang baru saja merayakan ulang tahun ke-80 menyebut setiap warga berhak berkomentar.

Tapi harus tetap memahami sejarah, terutama sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan," ungkap Sri Sultan HB X saat ditemui awak media di Kompleks Kepatihan, Senin (3/12/2023) pagi.

Sekadar informasi, dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1) berbunyi: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," imbuh Ngarso Dalem seperti dilansir tribunjogja.

Kehendak warga Yogyakarta

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menilai Ade Armando perlu belajar sejarah lebih dalam sebelum berkomentar di medsos.

"Ade Armando perlu belajar sejarah bagaimana NKRI ini terbentuk dan bagaimana peran Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam dalam berdirinya NKRI," kata Huda, Minggu (3/12/2023).

Menurut Huda, pernyataan Ade Armando yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan.

"Anak-anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI," tuturnya.

Menurut Huda, Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh hampir semua eleman dan semua warga saat itu, hampir aklamasi warga DIY menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan.

"Dan saat ini setelah disahkan dirasakan manfaat nyatanya bagi warga DIY," ujarnya.

"Keistimewaan DIY juga sudah menjadi semacam kebutuhan kultural bagi rakyat Yogyakarta," tambahnya.

Kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang.

Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan dengan UU Keistimewaan.

"Saya sebagai rakyat Yogyakarta tersinggung jika Pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta Pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI," tegas Anggota Fraksi PKS DPRD DIY ini.

Pernyataan Ade Armando adalah Argumen Defensif

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi, menilai pernyataan politisi PSI, Ade Armando, yang menyinggung soal dinasti politik di DIY merupakan argumen defensif untuk membela pasangan capres- cawapres yang diusung yakni Prabowo- Gibran.

"Saya pikir dia tahu apa yang disampaikannya, apalagi background dia akademisi sebelum jadi politisi. Dia ingin menyampaikan bahwa ada politik dinasti yang sedang bekerja dan dilembagakan tidak usah jauh-jauh ke istana. Intinya kan dia ingin membela capres-cawapres yang diusung. Karena dia mengusung Prabowo- Gibran yang sangat kencang nuansa dinastinya, saya kira itu pesan sebagai argumen defensif atas pencalonan pencawapresan Gibran, bukan dia (Ade Armando) tidak tahu soal Jogja," ujar Arya saat dihubungi, Senin (4/12/2023).

Lebih lanjut Arya mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Ade Armando juga bukanlah isu yang baru.

Apalagi UU tentang Keistimewaan DIY sudah disahkan sejak 2012 lalu.

Pihaknya pun pernah membuat sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal internasional dan bereputasi berjudul 'Obedient Liberals Monarchy Enclave in Yogyakarta'.

"Berdasar riset tersebut, diatas 70 persen masyarakat DIY menyetujui dengan model pemerintahan di Jogja yakni pemerintahan itu ditetapkan bukan dipilih, jadi hanya sekitar 25 persen yang menyatakan tidak setuju," terang Arya.

"Banyak faktornya yang kemudian saya sebut masyarakat Jogja obedient in liberal, jadi sebenarnya bukan hanya konsensus elit tapi ternyata publiknya juga setuju dengan sirkulasi kekuasaan yang turun temurun karena angkanya cukup besar," lanjutnya.

Dijelaskannya, obedient liberal ialah orang-orang yang berpandangan liberal tapi patuh atau bangga terhadap sistem kekuasaan yang bekerja di Jogja.

"Mereka setuju dengan ide elektoral tapi di satu sisi mereka bangga dengan Jogja, ada akar sejarah yang tinggi dan memandang bahwa kekuasaan yang dikerjakan secara turun temurun itu jadi salah satu 'warisan' politik yang terus dijaga sehingga saya menyebutnya dengan obedient liberal," kata Arya.

"Sistem di Jogja bukan hanya konsensus atau kesepakatan elit tapi warganya juga ternyata demikian, dalam tanda petik hati-hati dalam mengkritik Jogja karena bisa jadi yang dihadapi bukan hanya orang Keraton tapi juga cukup banyak warga di Jogja," lanjutnya.

Menurutnya fenomena tersebut cukup unik, sebab di sisi lain Jogja merupakan episentrum pendidikan.

"Juga eksposur terhadap ide-ide demokrasi juga banyak," tambahnya.

Adapun dalam video yang diunggah 2 Desember 2023, Ade Armando merespons aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta, yang salah satunya seruannya mengkritik politik dinasti.

"Dalam aksi itu mahasiswa di Yogya menggunakan kaus Republik Rasa Kerajaan, ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wikayah yang jelas jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade.

Aksi yang digelar pada 29 November 2023 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret itu, mahasiswa menyoroti agenda reformasi yang mandeg hingga dugaan politik dinasti yang diduga dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024.

Dalam unggahan videonya, Ade Armando juga meragukan aksi gabungan yang diikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) itu.

"Kalau mau melawan politik dinasti, politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang gubernurnya tidak dipilih langsung melalui pemilu, tapi karena garis keturunan," kata Ade.

Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012. Yang salah satu pembuat UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai calon presiden. (*)

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H

Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif dan WartaKotalive.com dengan judul Kantor PSI Digeruduk Massa Paman Usman, Kaesang Marah dan Paksa Ade Armando Minta Maaf