Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta, Respon Sri Sultan HB X, DPW PSI: Ungkapan Pribadi

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta dalam unggahannya di media sosial menjadi sorotan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono atau HB X memberikan tanggapannya terkait pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta.

Sementara itu DPW PSI juga buru-buru memberi klarifikasi terkait pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta.

Diketahui, Ade Armando juga salah satu caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Ade Armando Bikin Kontroversi Lagi, Sebut Yogyakarta Politik Dinasti, Politikus Nasdem Tak Terima

Baca juga: Buntut Digugat Rp 201 Miliar, Ade Armando Bakal Gugat Balik PDIP, Berharap Bertemu Hasto dan Yasonna

Baca juga: Alasan Ade Armando Unggah Video Megawati Marah Kaesang Gabung PSI Berujung Digugat PDIP Rp 200 M

Senin (4/12/2023) ketika ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan HB X mengatakan, "Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja.

Hanya pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan." 

Sekadar informasi, dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1) berbunyi: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," imbuh Sri Sultan HB X seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunJogja.com di artikel berjudul Sri Sultan HB X Tanggapi Penyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY.

DPW PSI Sebut Pernyataan Ade Armando tak Mewakili Partai

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PDI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kamaruddin angkat bicara terkait pernyataan politisi PSI, Ade Armando, yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta lewat unggahan video di media sosial pribadinya.

Berkaitan hal tersebut, Kamarudin mengatakan bahwa pernyataan Ade Armando tidak berkaitan dan tidak mewakili dari PSI. 

Ia menyampaikan bahwa PSI DIY selalu menghormati keistimewaan DIY, karena Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. 

Menurutnya, Yogyakarta memiliki aturan hukum yang istimewa seperti UUK DIY. 

"Kami akan menerima segala aspirasi warga Yogyakarta karena warga Yogyakarta sudah dianggap sebagai sedulur bagi kawan kawan PSI," ujar Kamarudin seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunJogja.com di artikel berjudul DPW PSI DIY Angkat Bicara Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY.

Menurut Kamar, PSI DIY akan selalu menerima dengan hati dan pehuh keterbukaan jika ada aspirasi dari warga Yogyakarta terkait pernyataan Ade Armando tersebut. 

"Kita terima dengan hati, dengan keterbukaan.

Aspirasi dari sedulur Jogja itulah merupakan aspirasi bersama yang memang menjadi hak sedulur Jogja," jelas Kamar. 

Ia juga menyampaikan jika pernyataan Ade Armando merupakan ungkapan pribadi, pernyataan sebagai individu dan karena itu tidak terkait PSI sebagai pernyataan partai. 

"Ade Armando menyampaikannya melalui media sosial pribadi ya. Jadi memang bukan dalam ranah PSI.

Meskipun Ade Armando sebagai caleg PSI, namun tidak masuk dalam kepengurusan organisasi parpol.

Hari ini yang bersangkutan juga sudah meminta maaf kepada kita semua, warga di Yogyakarta," jelas Kamar. 

Sementara terkait sikap PSI, ia menyebut pihaknya juga selalu menghormati Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa. 

"Selain sudah dituangkan dalam hukum UUK DIY, Yogyakarta kita kenal memilili sejarah panjang dalam mempertahankan NKRI.

Yogyakarta adalah kota perjuangan. Kita selalu ingat dan hormati keistimewaan DIY itu," ujarnya.

Baca juga: Awal Mula Ade Armando Digugat PDIP hingga Rp 200 M, Penjelasan Pegiat Medsos yang Juga Politisi PSI

Politikus Nasdem tak Terima

Anggota DPR RI Dapil DIY Subardi menilai, pernyataan politisi PSI Ade Armando terkait Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai warisan politik dinasti tidak tepat.

Politik dinasti di Jogja tidak bisa dilihat dari ketiadaan kontestasi politik di level Gubernur.

Tetapi, ketiadaan kontestasi politik tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap Keistimewaan Jogja.

Demikian disampaikan Subardi dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Minggu (2/12/2023) malam.

Politisi Nasdem yang akrab disapa Mbah Bardi ini menjelaskan, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Dikutip TribunKaltim.co TribunJogja.com di artikel berjudul Menyesalkan Pernyataan Ade Armando, Politisi Nasdem Subardi Desak Minta Maaf bagi Subardi, pernyataan Ade merupakan ahistoris dan kedangkalan berpikir.

Tudingan tersebut dinilai berbahaya karena dapat menimbulkan aksi protes dari masyarakat Jogja.

“Dinasti politik di Jogja bentuk pengakuan konstitusi atas keistimewaan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.

Apa yang disampaikan Bung Ade adalah ahistoris dan berbahaya,” kata Subardi.

Selain pengakuan dari Konstitusi, Yogyakarta juga memiliki Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta yang turut mengakui berbagai keistimewaan Yogyakarta, termasuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak dipilih melalui kontestasi.

Menurut Subardi, aturan tersebut merupakan penghormatan bagi Yogyakarta atas perannya di masa Kemerdekaan.

“UU Keistimewaan bukan lahir begitu saja. Saya ingat perjuangan merancang undang-undang tersebut bersama seluruh elemen masyarakat.

Ini adalah penghormatan Konstitusi kepada Yogyakarta dengan segala aspek historis dan sosiologisnya,” tambah Anggota DPD Wakil DIY pada periode 2004-2009 itu.

Baca juga: Dapat Sanksi dari Ketum PSI Buntut Kritik PDIP, Ade Armando: Mas Kaesang Kok Tega Banget

Yogyakarta memiliki peran strategis dalam sejarah kelahiran RI.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang kala itu sebagai Raja Yogyakarta mendukung sepenuhnya Indonesia sebagai Republik.

Dukungan tersebut berupa dukungan teritori (sebagai ibu kota sementara) dan dukungan materi (finansial kerajaan yang disumbangkan untuk seluruh operasional negara).

Yogyakarta menjadi Ibu Kota Indonesia selama dua periode, yakni pada 1946-1948 dan 1949-1950.

Selama periode tersebut Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat diplomasi dan militer.

Di masa itu pula, para pejuang melawan Belanda di Yogyakarta.

Saat itu RI dalam ancaman Belanda melalui serangkaian agresi militer.

Berkat dukungan Yogyakarta, RI berhasil mempertahankan kemerdekaan.

“Yogyakarta eksis sebelum RI terbentuk. Sultan telah berkorban sepenuhnya untuk RI, termasuk dalam masa-masa kritis revolusi.

Jadi, tidak perlu mengusik Jogja itu dinasti macam-macam,” tambah Ketua DPW Nasdem DIY itu.

Subardi mengingat kembali catatan resmi Keraton bahwa dua hari setelah proklamasi, Sri Sultan HB IX mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator.

Dua minggu setelahnya, pada tanggal 5 September 1945, HB IX bersama Paku Alam VIII, mengeluarkan maklumat bahwa Yogyakarta bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Dengan berbagai fakta sejarah dan pengakuan konstitusi akan gelar “Daerah Istimewa Yogyakarta,” Subardi mendesak Ade Armando meminta maaf atas pernyataan kontroversial itu.

“Sebaiknya meminta maaf dan meralat itu,” tegas Subardi.

Pernyataan Ade Armando

Adapun dalam video yang diunggah 2 Desember 2023, Ade Armando merespon aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta, yang salah satunya seruannya mengkritik politik dinasti. 

"Dalam aksi itu mahasiswa di Yogya menggunakan kaus Republik Rasa Kerajaan, ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wikayah yang jelas jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando. 

Baca juga: Bukan Erick Thohir, Ade Armando Pilih Jagokan Gibran Jadi Cawapres Prabowo Karena Wakili 3 Golongan

Aksi yang digelar pada 29 November 2023 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret itu, mahasiswa menyoroti agenda reformasi yang mandek hingga dugaan politik dinasti yang diduga dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Dalam unggahan videonya, Ade Armando juga meragukan aksi gabungan yang diikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) itu. 

"Kalau mau melawan politik dinasti, politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang gubernurnya tidak dipilih langsung melalui pemilu, tapi karena garis keturunan," kata Ade. 

Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012.

Yang salah satu pembuat UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai calon presiden.

Baca juga: Kaesang Tegas Beri Sanksi untuk Ade Armando karena Kritik PDIP, Relawan Yakin PSI Dukung Prabowo

(*)

Update Berita Nasional Terkini

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS