Akmal Malik Bertemu Dirjen Migas Bahas BBM di Kaltim, akan Turunkan Tim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik datang langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Maksud dan tujuan Akmal Malik masih membicarakan terkait solusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menurutnya tidak terkondisi secara baik.

Dalam lawatannya kali ini, Pj Gubernur langsung ditemui oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM RI Tutuka Ariadji.

"Ada beberapa poin yang dibicarakan, termasuk kondisi BBM di Kaltim yang dikeluhkan (langka) oleh masyarakat," ujar pria yang menjabat Dirjen Otda Kemendagri ini, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Akmal Malik Dengar Paparan Pemetaan Kaltim Menuju Transformasi Pertanian

Diungkapkan Akmal Malik bahwa Dirjen Migas akan memberi intervensi soal BBM di Kaltim.

Kementerian ESDM ditegaskannya mendukung penuh terkait pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM yang ada di Kalimantan Timur. 

"Soal BBM, Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas memberi perhatian khusus terkait BBM, dan akan menurunkan tim untuk (memantau) ini," kata Akmal Malik.

Terkait penambahan kuota BBM, Pemprov Kalimantan Timur sendiri melalui Pj Gubernur Kaltim langsung berkirim surat permohonan kepada BPH Migas.

Dinas ESDM Kalimantan Timur menjelaskan ada tiga poin terkait penambahan kuota BBM.

Yakni sebagai berikut: 

Pertama, JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) serta JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan) antara BBM jenis Solar dan Pertalite.

Kuota-kuota jenis BBM tersebut dalam kurun beberapa tahun selalu tidak terpenuhi dan hal tersebut yang diajukan untuk penambahan kuota.

Kedua, berkaitan dengan penurunan harga antara subsidi dan nonsubsidi sehingga tidak ada deviasi, fluktuasi harga BBM sangat berdampak kepada penyerapan penggunaan rill di lapangan.

Baca juga: Rakor Bersama Mendagri Tito Karnavian, Akmal Malik Beberkan 5 Arahan untuk Kendalikan Inflasi

Akhirnya, banyak pengetap dan penimbun serta penyelewengan yang terjadi, sehingga sasaran utama penggunaan ke masyarakat malah tidak terpenuhi.

Ketiga, faktor pengawasan, mau ditambah berapapun kuota, jika BPH Migas tak mengawasi secara ketat peruntukannya akan selalu kurang.

Selain itu, ada pula faktor pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang menambah imbas.

Mobilisasi yang masif serta kendaraan plat luar Kaltim juga berpengaruh.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Duta Besar Seychelles untuk ASEAN Bahas Kerjasama Blue Economy

Pasalnya, kuota yang kecil, ditambah lagi faktor lain yang membuat tidak tepatnya sasaran peruntukannya.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik juga telah menemui Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Serta sudah menjelaskan persoalan fenomena antrian panjang yang bertahun-tahun terjadi hampir di seluruh stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Kaltim.

BPH Migas juga telah menyampaikan data-data bahwa kuota Kalimantan Timur cukup.

Serta telah mendengar penjelasan bahwa faktanya kuota BBM cukup, tetapi ada persoalan dalam distribusi.

"Kita akan memperkuat pengawasan yang lebih efektif di lapangan tentu perlu melibatkan pihak-pihak terkait," tegas Akmal Malik.

(*)

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H

Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.