Datangi Kementerian ESDM, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Keluhkan Soal Kelangkaan BBM

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Ia membahas solusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kaltim yang menurutnya tidak terkondisi dengan baik.

Pj Gubernur langsung ditemui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji.

"Ada beberapa poin yang dibicarakan, termasuk kondisi BBM di Kaltim yang dikeluhkan (langka) oleh masyarakat," ujar Akmal Malik yang juga Dirjen Otda Kemendagri ini.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Tegaskan Kaltim Ingin Lepas Ketergantungan dari Sektor Batu bara

Baca juga: Jadi Narsum di Seminar Nasional, Pj Gubernur Akmal Malik Bahas RTRW Kaltim usai Jadi Wilayah IKN

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Minta Siapkan Makanan Tambahan untuk Turunkan Kasus Stunting

Diungkapkan Akmal Malik,  Dirjen Migas segera intervensi soal BBM di Kaltim. Kementerian ESDM ditegaskannya mendukung penuh pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM di Kaltim.

"Soal BBM, Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas memberi perhatian khusus terkait BBM, dan akan menurunkan tim untuk (memantau) ini," kata Akmal Malik.

Terkait penambahan kuota BBM, Pemprov Kaltim  melalui Pj Gubernur Kaltim langsung berkirim surat permohonan kepada BPH Migas.  Dinas ESDM Kaltim menjelaskan ada tiga poin terkait penambahan kuota BBM.

Pertama JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) serta JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan) antara BBM jenis Solar dan Pertalite.

Kuota-kuota jenis BBM tersebut dalam kurun beberapa tahun selalu tidak terpenuhi dan hal tersebut yang diajukan untuk penambahan kuota.

Kedua, berkaitan dengan penurunan harga antara subsidi dan nonsubsidi sehingga tidak ada deviasi, fluktuasi harga BBM sangat berdampak kepada penyerapan penggunaan rill di lapangan.

Akhirnya, banyak pengetap dan penimbun serta penyelewengan yang terjadi, sehingga sasaran utama penggunaan ke masyarakat malah tidak terpenuhi.

Ketiga faktor pengawasan, mau ditambah berapapun kuota, jika BPH Migas tak mengawasi secara ketat peruntukannya akan selalu kurang.

Selain itu, ada pula faktor pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menambah imbas.

Mobilisasi yang masif serta kendaraan plat luar Kaltim juga berpengaruh. Pasalnya, kuota yang kecil, ditambah lagi faktor lain yang membuat tidak tepatnya sasaran peruntukannya.

Pj Gubernur Akmal Malik juga telah menemui Kepala BPH Migas Erika Retnowati serta menjelaskan persoalan fenomena antrean panjang yang bertahun-tahun hampir di seluruh stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Kaltim.