Manfaat Pemindahan IKN ke Kaltim

Oleh: Dr Isradi Zainal,
Rektor Uniba, Direktur Insurin, Ketua Penjaminan Mutu PII

DI tengah maraknya kampanye calon presiden, politisasi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh calon presiden dan timnya terus berlangsung. Ada yang sungguh-sungguh mendukung IKN dan ada yang seolah-olah menolak, meskipun partai pengusungnya sangat jelas keberpihakannya mendukung pemindahan IKN. Mereka bahkan berkomentar bahwa manfaat IKN hanya untuk aparat negara.

Padahal jika saja berkesempatan ke IKN dan bercengkrama dengan puluhan ribu pekerja yang mayoritas dari Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lainnya, pastilah mereka tidak akan berkomentar demikian. Puluhan ribu pekerja tersebut telah membuat dapur mereka di kampung berasap dan anak-anak mereka bisa bersekolah dan menjaga kesehatan. Kami kebetulan sering bercengkrama dengan mereka hampir setiap minggu dan menanyakan suka-dukanya.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Pakunegara) didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya pengurangan beban Jakarta dan Pulau Jawa, pemerataan pembangunan, pemerataan penduduk, membangun pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia dan mendorong pembangunan ekonomi di Indonesi timur yang selama ini tertinggal dari Indonesia barat.

Dengan demikian pemindahan IKN ini tidak saja dimaksudkan untuk pemerataan tapi juga untuk membangun kota-kota dan wilayah di kawasan timur dan tengah Indonesia seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku dan lainnya. Bukankah selama ini telah terjadi ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dengan kawasan timur dan tengah Indonesia? Bukankah selama ini penduduk di Jawa lebih dari 50 persen sementara di Kalimantan hanya sekitar 6 % . Bukankah selama ini uang yang beredar sebagian besar di Jakarta dan Jawa?

Sejak IKN dibangun, para pekerja lokal dan nasional diberi pelatihan gratis serta dipekerjakan di sejumlah proyek IKN. Selain itu sejak IKN dipindahkan, geliat ekonomi masyarakat IKN dan sekitar wilayah IKN mengalami peningkatan bahkan telah lahir banyak UMKM baru.

IKN yang berada di alur laut kepulauan Indonesia telah mendorong Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) untuk meminta pemerintah Indonesia dan Otorita IKN mengoptimalkannya, dan memanfaatkannya menjadi penggerak ekonomi nasional. Bahkan baru-baru ini Pemkot Balikpapan mengajak wilayah yang dilalui ALKI II untuk mengoptimalkannya.

Ada juga capres dan timnya yang menganggap seolah-olah pembangunan IKN di Kaltim untuk kepentingan satu wilayah. Padahal kalau saja mereka tahu bahwa pembangunan di IKN itu justru lebih banyak mensejahterakan pengusaha, pejabat dan pekerja luar Kaltim. Pengusaha, pejabat dan pekerja lokal ada saja yang menikmati tapi tidak sebanyak dari luar Kaltim, dan kalau boleh dikatakan sangat minim.

Mereka bahkan seakan-akan tidak ikhlas salah satu wilayah di Kaltim dijadikan ibu kota negara. Padahal yang namanya ibu kota negara tentunya untuk kepentingan nasional. Mereka bahkan tanpa malu mempermasalahkan uang sebesar 19 % persen dari total anggaran pembangunan IKN atau sebesar Rp89 triliun total biaya pembangunan IKN yang tahapannya hingga tahun 2045.

Sepertinya mereka tidak sadar, bahwa Kaltim adalah wilayah yang memberi dana hasil bumi dan lainnya ke negara tidak kurang dari Rp400 triliun setiap tahunnya, sejak Indonesia merdeka dan kurang diperhatikan. Mereka lupa bahwa apa yang mereka katakan telah melukai masyarakat Kaltim dan Kalimantan. Kalau saja Kaltim dana bagi hasilnya sama seperti Papua, Aceh dan Riau, maka dana untuk membangun infrastruktur dasar di IKN tidak seberapa nilainya dari penghasilan Kaltim.

Sadarlah Bung, bahwa bahagia Kaltim adalah bahagia Indonesia dan dunia. Kaltim adalah wilayah IKN yang tetap diperuntukkan untuk paru-paru dunia. Kaltim adalah cahaya bagi Indonesia timur, tengah dan barat. Selama puluhan tahun Kaltim dan Kalimantan telah menghidupi banyak orang Indonesia termasuk menggunakan dana dari hasil buminya untuk membangun di seluruh Indonesia dan hutannya hingga saat ini adalah untuk dunia. IKN adalah kota hutan untuk mengukuhkan kembali Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Jujur saja, kami tidak tertarik berkomentar kalau seandainya tidak terkait IKN yang sejak awal telah didukung oleh lebih dari 98 persen Partai. Apalagi, apa yang mereka sampaikan umumnya tidak sepenuhnya sesuai data dan kondisi lapangan di IKN. Kami sependapat dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, bahwa kami dilatih untuk bekerja dan menyelesaikan rencana yang telah ditetapkan, bukan dilatih untuk berdebat.(*)