Berita Nasional Terkini
Singgung Sopan Santun Ketimuran, Jokowi Respon Pemberian Gelar Alumni Paling Memalukan dari BEM UGM
Singgung sopan santun ketimuran, Jokowi respon pemberian gelar alumni paling memalukan dari BEM UGM
TRIBUNKALTIM.CO - Baru-baru ini, Presiden Jokowi mendapat penghargaan negatif dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM.
BEM UGM menyematkan penghargaan alumni paling memalukan kepada Jokowi.
Diketahui, Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan, UGM.
Presiden Jokowi pun merespon penghargaan alumni paling memalukan yang disematkan pada dirinya.
Menurut Presiden, dalam proses demokrasi, boleh-boleh saja pendapat seperti itu disampaikan.
Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Terbaru, Terjawab Capres Terkuat di Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi?
Namun, Kepala Negara pun mengingatkan soal sopan santun dalam menyampaikan pendapat.
"Ya itu proses demokrasi, boleh-boleh saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di kawasan Rumah Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).
"Tapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran," tegaskan.
Sebelumnya, BEM KM UGM menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan pada Jumat (8/12/2023).
Ketua BEM KM UGM, Gielbran M Noor mengungkapkan setidaknya ada tiga alasan pihaknya menyematkan label tersebut kepada Jokowi.
Pertama, BEM KM UGM menilai indeks demokrasi sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi turun drastis.
Kedua, BEM KM UGM menyebut adanya kebobrokan konstitusi di masa pemerintahan Jokowi.
Ketiga, BEM KM UGM melihat indikasi upaya menghidupkan dinasti politik di Indonesia oleh Presiden Jokowi.
"Ketiga hal itu membuat Jokowi sangat pantas dinobatkan sebagai alumnus paling memalukan, karena tidak membawa nilai-nilai sebagai alumnus UGM yang seharusnya," kata Gielbran, pada Jumat sebagaimana dilansir pemberitaan Kompas TV.
Baca juga: Yang Dikhawatirkan Ibunda Cak Imin Terjadi, Khofifah Bergabung Kubu Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Alasan BEM UGM
Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi undang-undang atau UU ITE dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) disebut menjadi sederet pemicu penobatan itu.
Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor mengatakan penobatan ini sebagai wujud kekecewaan.
Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan padahal sudah hampir dua periode Joko Widodo memimpin di Indonesia.
Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal.
Kemudian revisi undang-undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai sangat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi.
Belum lagi soal konstitusi. Para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MKMK.
Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Apalagi dengan kedekatan personal antara keluarga Jokowi dengan Hakim Anwar Usman.
Serentetan persoalan tersebut, menjadikan Indeks demokrasi Indonesia dinilai semakin menurun.
"Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan," kata Gielbran.
Penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan ini disimbolkan dengan pemasangan baliho bergambar wajah Jokowi. Baliho berukuran cukup besar sekira 3x4 ini menggambarkan bagaimana Jokowi dalam dua fase.
Baca juga: Terjawab di Survei Elektabilitas Terbaru, Siapa Cawapres Terkuat Pilpres 2024, Popularitas Melesat
Yaitu mengenakan almamater UGM berikut caping berpadu dengan Jokowi memakai jas dan mahkota raja. Baliho tersebut terpasang di 3-4 titik di seputar kampus UGM.
Selain itu, wajah Jokowi dalam bentuk topeng juga dihadirkan dalam kursi kosong di diskusi tersebut.
Di akhir acara, panitia menyerahkan kajian berikut sertifikat alumnus paling memalukan kepada manipulasi Jokowi yang diperankan oleh perwakilan massa. Nantinya sertifikat dan kajian itu bakal dilayangkan melalui Pos ke Istana Presiden.
Gielbran menilai, Joko Widodo tidak mencirikan lagi nilai-nilai UGM.
Joko Widodo, di akhir masa pemerintahan justru menghendaki perpanjangan kekuasaan laiknya seorang raja Jawa. Tanpa memperhatikan nilai etik.
"Belum lagi bicara dinasti politik beliau, yang jelas terpampang di depan mata kita.
Sehingga saya rasa seperti tadi tidak ada momentum selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus paling memalukan," kata dia.
Baca juga: Profil/Biodata Aulia Rakhman, Komika Asal Lampung yang Terjerat Kasus Penistaan Agama
Dihadiri Aktivis
Mimbar diskusi publik di Bundaran UGM ini menghadirkan narasumber Aktivis Hak Asasi Manusia, Fatia Maulidiyanti dan akademisi sekaligus peneliti Hukum Tata Negara Indonesia, Dr. Zainal Arifin Mochtar.
Diskusi ini juga menghadirkan koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tahun 2010-2016, Haris Azhar.
Dalam diskusi tersebut, Fatia berbicara tentang indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan.
Ia mengawalinya dengan tahun 2014, ketika Presiden Joko Widodo dianggap sebagai new hope karena berangkat dari kebaruan yang tidak memiliki rekam jejak buruk di masa lalu.
Bahkan Jokowi sangat tenar dengan gaya blusukannya dan Nawacita.
Pada saat Pilpres berhasil meraup suara hingga 70 persen di Papua. Namun pada akhirnya, kata Fatia harapan tersebut gugur.
"Karena mengangkangi semua janjinya. Pada akhirnya, membawa Indonesia mengalami penurunan indeks demokrasi," kata Fatia.
Sementara itu, Akademisi Zainal Arifin Mochtar bicara tentang praktek pemberantasan korupsi yang dinilai jalan ditempat.
Menurut dia, jika disusun maka daftar dosa pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir sangat panjang dan lebar.
Satu di antara dosa yang paling kentara adalah masih suburnya praktek KKN dan semakin hilangnya non-konflik kepentingan.
Bisa bayangkan, lanjutnya, di Republik Indonesia, menteri sekaligus pengambil kebijakan dan pada saat yang sama bisa diuntungkan dari kebijakan itu.
Baca juga: Membandingkan 3 Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru Desember, Pasangan Terkuat Makin Dominan
"Kalau mau kita lacak siapa yang paling berdosa, maka kita harus menyebutkan nama Jokowi plus partai-partai di belakangnya.
Mengapa politik dinasti terjadi, karena dibiarkan oleh partai-partai.
Maka kritik kita hari ini kita bebankan separuh ke Jokowi dan separuh lagi ke partai di belakangnya," kata dia. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dapat Penghargaan Alumnus Terburuk UGM, Jokowi: Saya Ingatkan, Kita Ini Ada Etika dan Sopan Santun"
Ikuti saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya
Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Total 25 Hari Libur |
![]() |
---|
Keracunan Makanan MBG Terus Berulang, KPAI: Hentikan Program, Evaluasi Total |
![]() |
---|
Tak Ada Libur Nasional di Kalender Oktober 2025, Cek Tanggal Merah dan Perayaan Hari Besar Nasional |
![]() |
---|
Menkeu Purbaya Ancam Cabut Dana MBG Rp 217 Triliun Jika tak Terserap hingga Oktober 2025 |
![]() |
---|
Cara Purbaya Hindari Laporan Asal Bapak Senang, Nyamar Jadi Warga Hubungi Layanan Pengaduan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.