IKN Nusantara hanya untuk Pejabat Bukan Rakyat, Argumentasi yang Berhasil Disampaikan Anies

TRIBUNKALTIM.CO - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dinilai berhasil menyampaikan narasi populis terkait IKN Nusantara dengan argumentasinya dalam debat capres, Selasa (12/12/2023). 

Menurut pengamat, Anies Baswedan berhasil menyampaikan argumentasinya terkait IKN Nusantara.

Narasi yang diusung Anies Baswedan ini adalah IKN Nusantara hanya untuk pejabat bukan untuk rakyat. 

Menurut Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad, capres nomor urut 1 Anies Baswedan berhasil membangun argumentasinya IKN Nusantara menjadi narasi populis.

Baca juga: Cerita Warga di IKN Nusantara, Khawatir Tersingkir setelah Tetangga Terpaksa Tinggalkan Kampung

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Pesan Jokowi agar Pembangunan IKN Nusantara tak Rugikan Masyarakat dan Curhat Warga yang Tersingkir

Argumen itu Anies kemukakan saat debat capres sesi pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023) malam.

Nyarwi mengatakan, Anies menyodorkan argumentasi bahwa IKN merupakan kepentingan elite, bukan rakyat.

“Anies tampaknya berhasil membuat narasi penjelasan argumentasi IKN menjadi narasi populis.

Jadi IKN untuk pejabat, IKN bukan untuk rakyat, kira-kira maunya gitu,” kata Nyarwi dalam Obrolan Newsroom yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (12/12/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Anies Dinilai Berhasil Bangun Narasi Populis IKN untuk Pejabat Bukan Rakyat.

Menurut Nyarwi, dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto gagal melawan balik argumentasi Anies.

Hal itu tidak terlepas dari waktu yang singkat dalam format debat tersebut.

“Ini yang kegagalan ini, counter baliknya itu tidak muncul baik dari Prabowo maupun dari Ganjar,” tutur Nyarwi.

Nyarwi menyebut, ada sejumlah sikap yang sangat kontras di antara Anies, Prabowo, dan Ganjar.

Namun, Anies dan Ganjar dinilai bisa bertemu ketika membicarakan demokrasi pada tataran normatif yang cenderung menyasar ke Prabowo.

Dalam debat pertama itu, Anies dan Ganjar sama-sama menyoroti persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat etik.

Putusan itu membuat putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo.

Anies misalnya, melontarkan kritiknya terkait keberadaan ‘orang dalam’ atau ordal.

Sementara, Ganjar dengan gaya santainya melontarkan pertanyaan menohok mengenai respons Prabowo terkait putusan MK.

“Demokrasi ordal yang punya orang dalam jadi seakan-akan apa-apa bisa diatur, termasuk itu kan sindiran proses di MK ya,” ujar Nyarwi.

Namun, Nyarwi menemukan sikap yang kontras antara Anies dengan Ganjar, ketika merespons isu IKN.

Ganjar dengan terang sejak awal sudah menyatakan setuju dan komitmennya dengan pembangunan IKN.

Namun, hal itu dikritik oleh Anies karena pembentukan dasar hukum IKN dinilai tidak demokratis.

Baca juga: Kisah Warga di IKN Nusantara, Tersingkir dari Kampung Sendiri, Kehilangan Kebun Sumber Penghidupan

 “Di sini saya lihat tata letak diferensiasi antara Ganjar dengan Anies,” lanjut Nyarwi.

Sebelumnya, Anies mengkritik pembangunan IKN saat meladeni pertanyaan Ganjar dalam sesi tanya jawab antar capres.

Anies menilai, pembangunan IKN tidak tepat karena di Kalimantan terdapat problem infrastruktur yang lebih penting diselesaikan seperti, membangun sekolah rusak, membangun jalan tol, dan jalur kereta api.

Penggunaan uang untuk membangun infrastruktur itu dirasakan oleh masyarakat.

“(Jika IKN) sementara, yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara (ASN) bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.

Singgung IKN Nusantara di Riau

Selain di debat capres 2024, Anies kembali menyinggung IKN Nusantara saat kampanye di Riau, Rabu (13/12/2023). 

Di dalam kampanye bertajuk "Desak Anies", ia menyebut anggaran pembangunan IKN bisa digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak dan lebih efektif memeratakan ekonomi.

Baca juga: Warga Tersingkir dari IKN Nusantara, Uang Ganti Rugi Rumah dan Kebun tak Cukup untuk Beli Lahan

"Tadi pagi saya mampir ke Binjai, ke Kampung dan jalannya luar biasa tanpa aspal, lalu bergelombang dan berlumpur." ujar Anies seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Singgung Jalan Rusak di Riau, Anies Sebut Uang IKN Bisa untuk Perbaiki Jalan.

"Dan saya sampaikan tadi, karena itulah mengapa kita perlu pemerataan pembangunan, jangan hanya bangun di satu tempat seperti membangun IKN itu di satu tempat," sambung dia.

Anies menyebut anggaran besar ratusan triliun rupiah untuk IKN bisa digunakan untuk membangun jalan yang efek ekonominya lebih merata untuk masyarakat luas.

"Nah, uang yang sama bisa digunakan untuk membangun jalan-jalan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun di satu tempat," tutur dia.

Anies mengatakan, pembangunan jalan tak berbayar penting untuk industri kecil dan usaha mikro.

Karena akses jalan tak berbayar yang paling sering digunakan untuk distribusi barang dagangan menuju pasar.

Pembangunan jalan tak berbayar juga akan membuat efek domino pada pendapatan pemerintah.

"Konsekuensinya mereka akan lebih sejahtera, makin banyak barang ke pasar makin bergerak perekonomiannya, kalau makin bergerak perekonomainnya makin banyak pajak ke pemerintah," ucap Anies.

"Kalau pajak pemerintah makin banyak, artinya uang di pemerintah makin banyak utnuk melakukan pembangunan," ungkap dia.

Baca juga: Anies Baswedan Kembali Lontarkan Kritik Soal IKN Nusantara, Bangun Kota di Hutan Picu Ketimpangan

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.