Berita Penajam Terkini
DBH Kelapa Sawit Rp21 Miliar di PPU Baru akan Dipakai Tahun Depan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali meneria Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali meneria Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit.
Besaran DBH kelapa sawit untuk PPU, yakni Rp11 miliar pada 2023 dan Rp10 miliar untuk 2024.
Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir, penggunaan DBH seluruhnya pada tahun depan.
Hal itu karena, jika dilaksanakan pada tahun ini maka tidak memungkinkan pekerjaan bisa selesai sebelum akhir tahun.
"Karena kalau dikerjakan di perubahan, yakin tidak akan selesai, makanya kita geser uangnya masuk menjadi silpa," ungkapnya pada Jumat (15/12/2023).
Baca juga: Tahun Depan Pemkab PPU Dapat DBH Kelapa Sawit Rp10 Miliar, Turun Rp1 Miliar dari Tahun Ini
Baca juga: Pemprov Kaltim Terima DBH Sawit Rp 205, 5 Miliar, Dibagi ke 10 Kabupaten/Kota
Pekerjaan yang akan dilakukan menggunakan DBH kelapa sawit, kata Muhajir sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Yakni berhubungan dengan jalan, jembatan, ataupun peningkatan produktivitas perkebunan sawit.
Pemerintah daerah hanya menyusun program kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut, untuk selanjutnya di sampaikan ke pemerintah pusat.
"Kita mengusulkan rencana kegiatan (RK), itu nantinya yang akan menjadi dasar penyaluran dari kas umum negara ke kas daerah," pungkasnya. (*)
Pemkab PPU Dapat Dukungan Anggaran Rp 46 Miliar dari Kemenkes untuk Pengadaan Alat Kesehatan |
![]() |
---|
Bupati PPU Mudyat Noor dan AKPSI Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Masalah DBH Sawit |
![]() |
---|
69 PPPK Baru di Pemkab Penajam Paser Utara, Mayoritas Tenaga Teknis |
![]() |
---|
Hari Kesaktian Pancasila di Penajam Paser Utara, Menguji Komitmen Bukan Sekadar Upacara |
![]() |
---|
Bupati PPU Sebut Sektor Pariwisata tak Hanya Andalkan APBD Perlu Kolaborasi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.