Pendaftaran KPPS Pemilu 2024 Ditutup Hari Ini, Ini Gaji, Tugas dan Wewenang Petugas KPPS

TRIBUNKALTIM.CO - Pendaftaran petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu ditutup hari ini, belum diketahui apakah ada perpanjangan waktu atau tidak.

Simak syarat dan tugasnya di Pemilu 2024.

Pendaftaran petugas KPPS akan ditutup hari ini, Rabu (20/12/2023).

Pendaftaran calon petugas KPPS Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dibuka sejak 11 Desember 2023.

Baca juga: PPATK Laporkan Transaksi Ratusan Miliar Rupiah dari Rekening Bendahara Parpol, Kata KPU dan Bawaslu

Baca juga: KPU Buka Lowongan untuk 5,7 Juta Petugas KPPS, Ini Gaji, Tugas dan Wewenang KPPS

KPU mengatakan, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 berjumlah 820.161. KPU membutuhkan tujuh petugas KPPS di setiap TPS.

Dengan demikian KPU butuh sekitar 5,7 juta petugas KPPS.

Untuk melayani kebutuhan pesta demokrasi tersebut, tentunya dibutuhkan banyak petugas KPPS.

Untuk satu lokasi TPS saja, dibutuhkan tujuh anggota KPPS.

Artinya, diperlukan sekitar 5.741.127 orang untuk mengisi posisi petugas KPPS di 38 provinsi seluruh Indonesia dan TPS di sekitar 128 negara saat Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sayangnya hingga H-2 pendaftaran ditutup, antusiasme masyarakat untuk mendaftar sebagai petugas KPPS di beberapa daerah masih minim.

Bahkan di Kelurahan Prapatan, Balikpapan, rekrutmen baru terisi 19 persen dari kuota yang dibutuhkan.

Baca juga: Rekrutmen KPPS di Kelurahan Prapatan Balikpapan Sepi Peminat, Baru Terisi 19 Persen

Simak berikut ini besara gaji dan tugas serta wewenang petugas KPPS Pemilu 2024.

Untuk Pemilu 2024, Pemerintah memastikan kenaikan gaji atau honor untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dapat gaji naik drastis, apa saja tugas dan pekerjaan ketua dan anggota KPPS?

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, KPPS adalah badan adhoc yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan di TPS.

Masa kerja KPPS Pemilu 2024 hanya satu bulan yaitu pada 25 Januari sampai 23 Februari 2024.

Kendati demikian, apabila terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang.

"Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua," bunyi PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 27 Ayat 3.

Anggota KPPS berjumlah tujuh orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS dengan susunan satu ketua merangkap anggota dan 6 anggota.

Gaji KPPS Pemilu 2024

Gaji anggota dan ketua KPPS Pemilu 2024 naik dibandingkan dengan honor pada tahun 2019.

Pada Pemilu 2019, honor anggota KPPS hanya Rp500.000, kini pada Pemilu 2024 naik menjadi Rp1,1 juta.

• Gaji ketua KPPS Pemilu 2024: Rp1.200.000
• Gaji anggota KPPS Pemilu 2024: Rp1.100.000

Syarat menjadi ketua KPPS Pemilu 2024 adalah dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang sudah lolos seleksi.

Syarat Menjadi KPPS Pemilu 2024

• Warga Negara Indonesia
• Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, dan maksimal 55 tahun
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
• Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
• Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS
• Bebas dari penyalahgunaan narkotika
• Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
• Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
• Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS
• Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemil
• Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yag dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan atau tim kampanye sesuai dengan tingkatannya
• Mampu secara jasmani dan rohani.

Cara Kerja KPPS Pemilu 2024

1. Tugas KPPS Pemilu 2024

• mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS
• menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu
• melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS
• memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus.

2. Wewenang KPPS Pemilu 2024

• mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
• melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPPS Pemilu 2024

• menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS
• menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa
• menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
• melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS sebagai berikut:

• mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS
• menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL
• melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS
• menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL
• menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
• melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas Ketua KPPS Pemilu 2024

Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara:

• memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS
• mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara
• menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap
• menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain; e.
• memimpin kegiatan penyiapan TPS
• menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pemilu atau Pemilihan.

Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS:

• memimpin kegiatan KPPS
• memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara
• membuka rapat pemungutan suara tepat waktu
• memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir
• menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS
• menandatangani tiap lembar surat suara
• memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra (template)
• mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS:

• memimpin pelaksanaan penghitungan suara
• menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang
• memiliki surat mandat dari peserta Pemilu atau Pemilihan
• memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu atau Pemilihan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS
• menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa
• menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Tugas KPPS Pemilu 2024 Lainnya

• Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
• Anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS. Bagian Keempat Hubungan Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
• KPPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS.
• KPPS berkoordinasi dengan perangkat rukun tetangga atau yang disebut dengan nama lain, rukun warga atau yang disebut dengan nama lain, Pengawas TPS, peserta Pemilu atau Pemilihan, Pemilih, dan pihak terkait lain pada tingkat TPS.
• KPPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan kepada PPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Dilansir dari KompasTV