Ibu Kota Negara
BKKBN Ungkap Ancaman Bonus Demografi Semu Kemungkinan Terjadi di IKN Nusantara dan Kalimantan Timur
BKKBN Ungkap Ancaman Bonus Demografi Semu Kemungkinan Terjadi di IKN Nusantara dan Kalimantan Timur
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - BKKBN Ungkap Ancaman Bonus Demografi Semu Kemungkinan Terjadi di IKN Nusantara dan Kalimantan Timur.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menjelaskan, potensi ancaman bonus demografi semu kemungkinan akan terjadi di IKN Nusantara.
Hal itu disampaikan dr Hasto Wardoyo saat menerima audiensi dari Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Sekretariat Stunting Kantor BKKBN, Jumat (22/12/2023).
Baca juga: Rocky Gerung Isi Diskusi di Samarinda, Singgung Bonus Demografi hingga Lapangan Kerja
"Be careful, setelah IKN terjadi kemungkinan akan ada limpahan usia produktif yang berbondong-bondong datang," ungkap dr Hasto Wardoyo.
Kata dia, ini akan menjadi bonus demografi di Kalimantan Timur. "Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bonus demografi semu," tutur Hasto Wardoyo.
Hal tersebut, kata Hasto Wardoyo, terjadi karena banyak pekerja yang datang dari luar daerah, sementara masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan untuk bersaing.
Hasto menilai, diperlukan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat lokal di sekitar IKN Nusantara guna mengatasi ancaman bonus demografi.
Kebutuhan tenaga kerja yang meningkat di IKN perlu dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah setempat.
Baca juga: Muhadjir Effendy di Balikpapan Singgung Bonus Demografi dengan Berkaca pada Jepang
Dengan adanya IKN Nusantara, kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal harus naik.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah universitas setempat bisa mengadakan program vokasi untuk boosting masyarakat sekitar agar menjadi center of excellence. "Sehingga menghasilkan SDM yang siap kerja," ujar dr Hasto Wardoyo.
Menurutnya, pemerintah setempat harus memiliki sense of urgency terkait masalah kependudukan ini.
Penyusunan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) penting untuk memastikan datanya yang hidup sudah disusun dengan benar.
"Kami optimistis penyusunan GDPK Kalimantan Timur ini menarik karena ada magnet IKN," tandas dr Hasto Wardoyo.
Baca juga: Balikpapan Punya Bonus Demografi, Prof Daniel Rosyid Sebut Masyarakat Mesti Terapkan 4 Sifat Ini
Kepala Daerah Harus Tahu
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, setiap kepala daerah harus tahu urgensi penyusunan GDPK.
Beda Respons PDIP dan NasDem Soal Kebijakan Prabowo: IKN Jadi Ibu Kota Politik Tahun 2028 |
![]() |
---|
Istilah IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 Disorot, Golkar sebut tak Ada di Undang-undang, Respons Puan |
![]() |
---|
Prabowo Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Beda Konsep dari Jokowi, Ini Penjelasan Istana |
![]() |
---|
Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 sudah Ditandatangani Prabowo, Kapan Resmi Jadi Ibu Kota? |
![]() |
---|
Embung Muhammad Basuki Hadimuljono jadi Kunci Pengelolaan Air dan Ketahanan Pangan di IKN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.