Terbongkar di Debat Cawapres 2024, Perbedaan Pandangan Anies, Gibran dan Cak Imin Soal IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Terbongkar di Debat Cawapres 2024 gagasan Anies Baswedan, Gibran Rakabuming dan Cak Imin soal IKN Nusantara.

Tengok perbedaan pandangan Anies Baswedan, Gibran Rakabuming dan Cak Imin soal IKN Nusantara.

Diketahui, debat cawapres Jumat (22/12/2023) yang mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD berlangsung dengan seru.

Simak selengkapnya beda pendapat Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD terkait IKN Nusantara, lalu manakah yang paling rasional?

Baca juga: Cak Imin Potong Tumpeng di IKN Nusantara, Disentil Gibran saat Debat Cawapres, Cek Faktanya

Baca juga: Presiden Jokowi Tertawa, Kala Mahasiswi di IKN Nusantara Beralasan tak Mau Hadiah Sepeda

Baca juga: Anies dan Cak Imin Beda Sikap Soal IKN Nusantara? Capres 01: Kampanye ke Tempat yang Ada Orangnya

Debat Cawapres tadi malam mengambil tema menyampaikan gagasan mereka soal ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Proyek pemerintah IKN Nusantara termasuk yang ramai dibahas oleh Cak Imin, Gibran dan Mahfud.

Cak Imin: Bangun 40 Kota Baru

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengatakan, ia bersama Anies Baswedan akan membangun setidaknya 40 kota baru menjadi sekelas Jakarta jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, 40 kota tersebut diharapkan dapat menampung penduduk, memberikan sarana dan prasarana, serta menyediakan kehidupan yang sehat dan aman.

"Perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan," ujar Cak Imin yang dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Cak Imin Ingin Bangun 40 Kota Setara Jakarta tapi Tolak IKN, Gibran: Aneh. 

Baca juga: Terkait IKN Nusantara, Beda Pendapat Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD di Debat Cawapres

Gibran: Simbol Pemerataan

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi simbol pemerataan pembangunan.

Hal tersebut dikatakan Gibran saat menyampaikan visi dan misi program kerja dalam debat cawapres perdana di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Jumat (22/12/2023) malam.

Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan suatu kewajiban.

Untuk itu, ia menyoroti pentingnya pembangunan IKN yang berkelanjutan.

"Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan konektivitas sekaligus lapangan pekerjaan," kata Gibran dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Banggakan IKN, Gibran: Simbol Pemerataan Pembangunan Indonesia.

"IKN bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga simbol pemerataan pembangunan Indonesia," sambung Gibran.

Janjikan anak muda dengan skill mumpuni Gibran menuturkan, ia bersama calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto akan melanjutkan hiliriasi yang tidak hanya berfokus pada tambang, tetapi juga pertanian, perikanan, dan digital.

Pihaknya pun tidak ingin pembangunan di Indonesia hanya berfokus di Jawa.

Agar pembangunan merata, Gibran menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 akan menggenjot ekonomi kreatif.

Saat ini, kata Gibran, 64 juta UMKM yang ada di Indonesia mampu menyumbangkan 62 persen untuk pendapatan domestik bruto (PDB).

Dengan potensi yang dimiliki saat ini, Gibran optimis Indonesia dapat menjadi raja ekonomi dunia.

Baca juga: BKKBN Ungkap Ancaman Bonus Demografi Semu Kemungkinan Terjadi di IKN Nusantara dan Kalimantan Timur

Hal tersebut bisa diwujukan dengan mengembangkan biodiesel, bioavtur dari sawit, bioetanol dari tebu, dan kemandirian gula.

"Untuk menuju Indonesia emas, dibutuhkan generasi emas.

Kita harus mengubah future challenge menjadi future opportunity," ujar Gibran.

"Future talent dilengkapi dengan future skill, untuk itu hilirasi akan kami genjot.

Akan kami siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotic, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto," sambungnya.

Mahfud: Asal Pendanaan Mayoritas dari Swasta

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD setuju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

Asalkan pendanaannya sesuai dengan tujuan semula, yaitu porsi dari APBN hanya 20 persen.

"Saya setuju ke depannya itu agar undang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu sebenarnya mengundang investor," ujar Mahfud seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Mahfud MD Setuju Lanjutkan IKN, Asal Pendanaan Mayoritas dari Investor.

Baca juga: Ada IKN Nusantara, Kukar Siapkan Ratusan Ribu Hektare Hutan Lindung

Sebab, menurut Mahfud, pembiayaan pembangunan IKN selama ini semuanya masih dari APBN, bukan investor swasta seperti target awal.

Dia bilang, investor swasta hanya menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. Namun, hingga saat ini, belum ada yang merealisasikan investasinya.

"Sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk ke sana.

Coba kalau ada, sebutkan dua atau satu investor mana yang sudah masuk ke sana?" kata Mahfud.

"Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini," sambung dia.

Padahal, kata Mahfud, pembangunan IKN merupakan program bagus yang diwariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan," tuturnya.

Sebagai informasi, biaya pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.

Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rinciannya, biaya pembangunan ini akan diperoleh dari tiga sumber, yaitu APBN sebesar Rp 90,4 triliun, sektor swasta domestik sebesar Rp 123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi IKN dari APBN yang telah dicairkan periode 1 Januari-12 Desember 2023 sudah mencapai Rp 73,89 triliun. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.