Respons Pernyataan Cawapres soal Pembangunan IKN, Budisatrio Djiwandono: Itu Simbol Pemerataan

TRIBUNKALTIM.CO - Respons pernyataan cawapres soal pembangunan IKN, Komandan Komunisai TKN Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono menekankan bahwa hal itu sebagai simbol pemerataan.

Pernyataan dari salah satu calon wakil presiden (cawapres) mengenai pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai beragam respons.

Salah satunya datang dari Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Budisatrio Djiwandono.

Menurutnya, pernyataan dari salah satu  cawares soal pembangunan IKN tersebut tidak berdasar.

Sosok cawapres tersebut menolak IKN dengan narasi skala prioritas pembangunan kota di Kalimantan seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak.

"Masyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan Timur (Kaltim), justru menyambut gembira pembangunan ibu kota di Kalimantan," tuturnya melalui keterangan persnya, Selasa (26/12/2023).

Baca juga: Masuk 5 Besar Calon Investor Asing di IKN, Korea Selatan Diharapkan Berkontribusi dalam Smart City

Budisatrio yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim melanjutkan, masyarakat Kalimantan sudah memahami makna dan semangat dari IKN.

Mereka mendukung inisiatif pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris.

"Ke depannya, Kalimantan akan disebut sebagai pusat Indonesia. Tidak lagi disebut sebagai ‘daerah’. Ini hal besar sekaligus kebanggaan karena menjadi simbol pemerataan yang mungkin belum dipahami jika masih berpandangan Jawa Sentris,” kata Budisatrio.

Pembangunan IKN, lanjut Budisatrio, tidak bisa ditafsirkan sebagai pembangunan kota baru yang berdiri sendiri.

Pasalnya, IKN dapat memberikan dampak pembangunan dan kemajuan yang pesat di wilayah sekitar penyangga sampai ke desa-desa.

IKN sendiri dibangun dengan konsep smart forest city yang keberlanjutan.

Baca juga: Kota Penyangga IKN Gelap Gulita Satu Malam, PLN Padamkan Penerangan Jalan di PPU

Melalui konsep ini, pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hak dasar, seperti pangan dan air, akan menjadi prioritas.

Oleh karena itu, pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari wilayah sekitarnya.

“Pembangunan jalan antar desa dan kabupaten/kota di sekitar IKN akan dikebut. Pembangunan sumber air dan penyediaan air bersih akan difokuskan ke daerah sekeliling IKN. Jadi jangan melihat IKN-nya saja,” jelasnya.